Indeks Spt

Apakah karyawan wajib melaporkan SPT menggunakan Coretax? Berikut ini informasi mengenai pelaporan SPT menggunakan Coretax.

Simak batas pelaporan SPT Tahunan 2025 yang sudah menggunakan aplikasi Coretax dan tata cara melaporkan bagi wajib pajak.

Sistem coretax membuat wajib pajak yang mempekerjakan karyawan tidak perlu lagi mengisi SPT karyawannya.

Ditjen Pajak memastikan data pemotongan SPT tersaji otomatis dan wajib pajak tinggal memastikan kebenaran datanya.

Simak cara untuk melaporkan SPT Tahunan pribadi tahun 2024 dengan datang langsung ke kantor KPP terdekat maupun kantor POS.

Kunjung.pajak.go.id memudahkan wajib pajak dalam cara daftar antrean online Kantor Pajak. Bagaimana caranya? Temukan panduan dan penjelasannya di sini.

Pelaporan SPT online dapat dilakukan melalui eFilling atau eForm. Masing-masing memiliki perbedaan dan kelebihan. 

Catatan jumlah pelapor SPT tersebut terpantau lebih tinggi bila dibanding periode yang sama tahun lalu.

Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), besaran denda yang ditetapkan sebesar Rp500 ribu per Masa Pajak.

Pada 2017, ada 8.785.599 warga yang melaporkan SPT ke pemerintah.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time.

Nadiem Makarim, pendiri Go-Jek meminta izin untuk menjadi Agen Pajak.

Kicauan akun Twitter Ditjen Pajak soal pelaporan smartphone sebagai harta di dalam SPT membingungkan masyarakat.

Wajib Pajak (WP) yang belum menyampaikan SPT Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 agar segera menyampaikannya sebelum mendekati tenggat waktu yang ditentukan.

Upaya Ditjen Pajak mendorong wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik atau online selama beberapa tahun sering terkendala persoalan teknis. Masyarakat lebih memilih melaporkan SPT di ujung-ujung tenggat waktu.

Ditjen Pajak memperpanjang batas waktu terakhir pelaporan SPT Pph Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 hingga 21 April 2017. Seharusnya, batas akhir pelaporan SPT itu 31 Maret 2017 atau tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, lembaganya akan mempelajari Dokumen Panama atau “Panama Papers” yang di dalamnya berisi perseorangan dan perusahaan yang terindikasi berasal dari Indonesia.