Indeks Skl Blbi

Penasehat hukum Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, Otto Hasibuan menilai, pemerintah ingkar janji jika kliennya dipanggil dan diperiksa KPK.

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan lain seperti mengajukan gugatan atau penagihan dalam penyelesaian kasus korupsi SKL BLBI.

KPK menyatakan akan mendukung penuh BPK dalam menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim.

Wakil Ketua Saut Situmorang mengatakan dirinya ingin agar Sjamsul Nursalim dan istrinya langsung ditahan begitu usai dimintai keterangan.

KPK menyatakan siap membantu BPK menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim. KPK dan BPK juga sudah berkoordinasi membahas gugatan tersebut.

KPK memastikan segera mengumumkan penyidikan kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim. KPK mengklaim tak terganggu dengan gugatan Sjamsul soal auditor BPK.

"Sampai pagi ini, belum ada konfirmasi kedatangan atau tidak datang dari pihak Sjamsul Nursalim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim diagendakan permintaan keterangan dalam pengembangan kasus BLBI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK membenarkan bahwa saat ini mereka tengah mengembangkan kasus BLBI.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyatakan, saat ini KPK tengah menyelidiki kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI.

Syafruddin divonis 13 tahun. Vonisnya menjadi landasan KPK untuk mengembangkan kasus SKL BLBI guna menetapkan tersangka baru.

"Pak Syafruddin itu sampai tadi pun mengatakan kepada saya ya saya tidak merasa melakukan apa yang didakwakan kepada saya. Jadi dihukum sehari pun saya tetap mengajukan banding," ujar Yusril.

Kehadiran Dorodjatun tidak diketahui alasannya karena tidak ada dalam agenda pemeriksaan.

Sebagian besar saksi yang dihadirkan di sidang kali ini diduga memiliki keterkaitan dalam hubungan bisnis dengan obligor Sjamsul Nursalim.

"Ada persoalan serius di balik penerbitan SKL terhadap Samsul nursalim pada saat itu," kata Febri.

"Satu di antaranya adalah Mulyati Gozali," kata Jaksa KPK

Dalam persidangan korupsi kasus BLBI, Boediono mengaku lupa soal keputusan rapat terbatas di Istana Negara pada Februari 2004 yang membahas penghapusbukuan (write off).

Boediono menuturkan dia tidak selalu mendapatkan laporan audit tersebut dari Kementerian Keuangan.

Menurut Boediono, anggota KKSK yang terdiri atas sejumlah menteri yang diketuai oleh Menko Ekuin menerima saja data yang diberikan oleh BPPN.

"JPU KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, yaitu: Dorodjatun Kuntjoro-Djakti."