Indeks Sidang Praperadilan Setya Novanto

KPK belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto karena masih menunggu informasi final kondisi kesehatannya.

Tim kuasa hukum Setya Novanto akan menghadirkan empat ahli dalam sidang praperadilan Setya Novanto hari ini di PN Jakarta Selatan.

KPK menyerahkan 193 dokumen berupa akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan BAP saksi-saksi.

Tim Kuasa Hukum Setya Novanto membawa sekitar 30 bukti dokumen.

Setiadi mengaku, KPK mempermasalahkan bukti yang diajukan Novanto karena didapatkan setelah dimulainya sidang praperadilan pada Selasa (12/9/2017) lalu.

Bukti yang dibawa KPK meliputi akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.

Pada sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK membawa 200 bukti dokumen untuk menunjukkan kuatnya konstruksi kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov sebagai tersangka.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan bahwa sah atau tidak sahnya pengangkatan penyelidik dan penyidik bukan objek dan kewenangan hakim praperadilan.

Sidang perdana praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto terkait kasus korupsi E-KTP digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim KPK akan membawa hasil pengecekan kesehatan Setya Novanto pada proses pembahasan di internal KPK dan melaporkannya ke Pimpinan KPK.

Kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sesuai dengan prosedur.

Kekalahan lima kali pada praperadilan sebelumnya akan menjadi pelajaran berharga bagi KPK untuk menghadapi sidang praperadilan Novanto yang dikenal “licin” ini.

Pengamanan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlihat diperketat. Sejumlah petugas keamanan terlihat bersiaga di depan gerbang pintu masuk.

KPK berharap proses praperadilan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa menguatkan upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP.

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi teaterikal dengan memakai kursi roda dan topeng Ketua DPR RI, Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi  e-KTP.

Menurut Muzani, pimpinan DPR harus menghormati proses hukum Setya Novanto yang sedang ditangani KPK. Bukan justru mengintervensinya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto yang ditujukan ke pimpinan KPK atas permintaan Setya Novanto.

KPK ingin benar-benar siap saat menghadapi sidang praperadilan Setya Novanto.