Indeks Sidang Mk

Din Syamsuddin mengatakan siapapun ormas yang berunjuk rasa itu haknya, mereka punya hak konstitusional, tidak ada yang boleh menghalangi, itu dijamin oleh konstitusi untuk bebas berpendapat dan itu sah-sah saja.

Bila aksi massa berujung pada situasi yang menggangu keamanan maka pemerintah dapat melakukan pembatasan medsos. Namun, bila tidak terjadi apa-apa Moeldoko memastikan bahwa pembatasan media sosial tidak diperlukan.

Jubir TKN Arya Sinulingga berharap semua pihak bisa menerima hasil keputusan sidang MK meskipun ada dissenting opinion pada 9 hakim.

TKN mengimbau masyarakat untuk tidak turun ke jalan saat pengumuman hasil putusan sengketa pilpres di MK.

Tim Prabowo siap menerima apa pun yang diputus MK. Menurut pengamat, sikap itu bisa dikategorikan pasrah.

TKN menyarankan perlu dilakukan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sebelum pengumuman sidang PHPU di MK, Kamis (27/6/2019).

"Pak Prabowo dari awal sudah menyampaikan untuk tidak usah untuk berbondong-bondong datang ke MK," kata Juru Bicara TKN, Asrul Sani.

BPN sudah memperkirakan bahwa MK akan memajukan jadwal sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Sejarah Keilmuan Eddy Hiariej cukup gemilang. Meskipun sempat gagal masuk UGM, ia justru menjadi guru besar dalam usia 37 tahun.

PA 212 menolak kehadiran tokoh dalam halalbihalal di depan MK, tapi tak bisa melarang bila tetap hadir dengan syarat tak membawa atribut parpol.

Bawaslu, KPU, juga DKPP, boleh-boleh saja datang ke acara tim sukses, sepanjang itu berkaitan dengan sosialisasi pemilu.

Sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 akan digelar Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni mendatang.

Aparat keamanan menyiagakan 17 ribu personel TNI, 28 ribu personel Polri dan 2 ribu personel pemerintah daerah jelang sidang Sidang PHPU Pilpres 2019 pada 28 Juni mendatang.

Jubir BPN menyebutkan, sidang sengketa Pilpres 2019 telah membuktikan adanya pemufakatan kecurangan yang dilakukan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tekanan darah tinggi menjadi penyakit yang rentan dialami oleh jaksa dan aparat hukum lainnya.

Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dan menutup sejumlah jalan di sekitar Gedung MK jika terjadi pergerakan massa saat pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.  

Bukti-bukti yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK dinilai tidak kuat. 

Feri Amsari menilai pembatasan jumlah saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK tidak tepat. Namun, menurut Feri, pembatasan jumlah saksi memang harus dilakukan.  

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK menjadi panggung politik bagi kubu Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf.

Feri Amsari menilai Majelis Hakim MK tidak tegas dalam menyikapi perbaikan materi gugatan dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga.