Indeks Sidang Mk

Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkelakar bahwa sidang MK pada hari ini seperti kontes debat para pakar hukum di Indonesia. 

Ahli Hukum Administrasi Negara, yang diajukan oleh Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf di sidang MK, menilai dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan ke Bawaslu atau disengketakan di PTUN. 

BW menyebut hakim MK tidak netral karena memberikan pandangannya soal situng. Tapi bagi pengajar hukum tata negara, itu tidak masalah.

Heru Widodo menjelaskan selama ini belum pernah ada putusan diskualifikasi kandidat yang dikeluarkan MK dalam konteks Pileg dan Pilpres nasional. 

Identitas seorang saksi Prabowo dalam sidang MK disebar pihak tak bertanggung jawab. Ini melanggar hukum, khususnya UU ITE dan UU Adminduk.

Saksi TKN sebut tidak ada yang  mengajukan keberatan soal waktu pengumuman hasil pemilu, tetapi ada yang keberatan soal substansi hasil. 

Teguran kali ini dilakukan hakim konstitusi Saldi Isra kepada Bambang saat tanya jawab antara hakim konstitusi Manahan Sitompul dengan saksi yang dihadirkan pihak terkait dari Jokowi-Ma'ruf yakni Candra Irawan.

Sejarah hidup Profesor Marsudi Wahyu Kisworo penuh dengan canda, dan sebagai saksi ahli KPU, ia berhasil mencairkan ketegangan di Sidang MK.

TKN membantah keterangan Hairul Anas, saksi kubu Prabowo-Sandi di sidang MK. Anas disebut tidak pernah hadir dalam pelatihan ToT saksi yang digelar TKN.

Hasyim menyebut bahwa sejumlah saksi menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan latar belakangnya.

KPU menghadirkan ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo untuk menjelaskan soal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Di depan meja hakim, pihak KPU beserta kuasa hukumnya, tim hukum Prabowo-Sandi, dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf bersama-sama mengecek dan membandingkan amplop yang dibawa saksi Prabowo dan yang berasal dari KPU.

Marsudi Wahyu Kisworo menyarankan Situng KPU menampilkan data sudah tervalidasi dan belum di halaman situs yang berbeda. 

Saat sidang sengketa Pilpres MK, Ahli IT dari KPU Marsudi meminta maaf jika dalam penyampaiannya terkesan menggurui.

I Dewa Gede Palguna menegur kuasa hukum 02 karena dianggap meminta ahli teknologi informasi, melakukan hal di luar rencana pemaparannya.

Polisi menyebutkan, tidak mungkin ada Aksi Akbar Super Damai Atraksi Islam dan Nasionalis yang dihadiri 12-21 juta orang saat sidang sengketa Pilpres 2019.

Andre Rosiade mengatakan bahwa tim hukum BPN sudah membantah jika pihaknya hanya berasumsi, tetapi pihaknya juga punya saksi dan fakta.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya akan fokus kepada ahli saja.

Hermansyah, saksi yang dihadirkan BPN dalam Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, bukan pakar dari ITB, melainkan alumni perguruan tinggi tersebut.

Dirunut dari sejarah keilmuannya, saksi ahli BPN di Sidang MK, Jaswar Koto, bukan seorang pakar ilmu statistika.