Indeks Sidang Mk

Ahli KPU menilai keamanan situs web KPU sudah cukup memadahi. Dari segi keamanan dan juga kenyamanan akses menurutnya juga telah berimbang.

Kabar itu bersumber dari berita lawas tahun 2017.

Hermansyah, saksi yang dihadirkan BPN dalam Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, bukan pakar dari ITB, melainkan alumni perguruan tinggi tersebut.

Sidang MK soal sengketa Pilpres 2019 akan dianjutkan hari ini, Kamus (20/6/2019) pukul 13.00 WIB.

Salah satu saksi dari kubu Prabowo yang bernama Nurlatifah mengaku pernah menerima intimidasi terkait peredaran video anggota KPPS mencoblos surat suara. 

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pengakuan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi soal dokumen bukti 17,5 juta DPT invalid belum dijilid adalah alasan mengada-ada. 

Majelis Hakim MK memutuskan jumlah saksi kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 sebanyak 14 orang. Salah satu dari 14 saksi itu adalah Said Didu. 

Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).

Sebelum terlibat debat di Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, antara Luhut Pangaribuan dan Bambang Widjojanto (BW) pernah terjalin riwayat sejarah lama.

Saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga mendadak meminta izin untuk buang air kecil di tengah sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 

Saksi Prabowo untuk sidang sengketa pilpres di MK tak dilindungi LPSK. Alasannya, memang tak ada aturan hukum mengenai itu.

Ketua MK menyebut belum ada bukti fisik yaitu p144, p145, p148 sampai dengan p155, p158, p161, p164, p168, p174, dan p175.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan ada 31 item yang terdiri dari 94 boks kontainer berkas bukti yang ditarik oleh tim hukum BPN.

Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada kubu Prabowo-Sandiaga agar menghadirkan bukti klaim 17,5 juta. Sebab, hakim tidak menemukan bukti dalil klaim 17,5 juta di persidangan.

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

Teguran ini terkait dengan pernyataan Agus sebelumnya menggunakan diksi manipulatif atau siluman saat menyebut bahwa ia dan timnya menemukan adanya dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta.

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019), Agus menceritakan kalau ia dan timnya menemukan KTP palsu hingga satu juta.