Indeks Sidang Mk

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

Berkas bukti tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat diverifikasi karena tidak disusun sesuai aturan.

Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di MK, Senin (19/6/2019).

Sebelum terlibat debat di Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019, antara Luhut Pangaribuan dan Bambang Widjojanto (BW) pernah terjalin riwayat sejarah lama.

Saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga mendadak meminta izin untuk buang air kecil di tengah sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 

Saksi Prabowo untuk sidang sengketa pilpres di MK tak dilindungi LPSK. Alasannya, memang tak ada aturan hukum mengenai itu.

Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada kubu Prabowo-Sandiaga agar menghadirkan bukti klaim 17,5 juta. Sebab, hakim tidak menemukan bukti dalil klaim 17,5 juta di persidangan.

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

Teguran ini terkait dengan pernyataan Agus sebelumnya menggunakan diksi manipulatif atau siluman saat menyebut bahwa ia dan timnya menemukan adanya dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019), Agus menceritakan kalau ia dan timnya menemukan KTP palsu hingga satu juta.

Hakim Aswanto kembali mengingatkan bila saksi tak memberikan keterangannya dengan benar maka akan menyulitkan hakim konstitusi dalam mengeluarkan keputusan termasuk adanya ancaman pidana bila ada kesaksian palsu.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Rabu (19/6/2019). Pada hari itu, agenda sidang ialah menghadirkan saksi dari kubu Prabowo-Sandiaga.

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta semua pihak tidak mengesankan sidang di MK sebagai tempat yang menyeramkan.  

Wakil Ketua BPN Sebut ucapatan Ketua MK saat membuka persidangan sebagai secercah harapan.

Prabowo-Sandiaga meminta ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 dan menuntut Jokowi-Maruf didiskualifikasi.

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf tidak sah karena ada sekitar 22 juta pemilih yang diduga siluman.

KPU keberatan karena tim kuasa hukum 02 menggunakan permohonan gugatan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019.

Kubu Prabowo-Sandiaga menyinggung imbaun Jokowi agar pendukungnya menggunakan baju putih saat ke TPS pada pencoblosan Pilpres 2019 sebagai Pelanggaran Pemilu.