Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Wisnu menjelaskan ada instruksi dari Sugiharto untuk membagikan uang ke sejumlah Staf Biro Perencanaan di Kemendagri. Ia juga mengaku menerima uang tersebut. Namun mendapati ada yang salah dengan gelagat atasannya itu, tak sampai sebulan Wisnu pun mengembalikan uang senilai Rp10 juta itu.

Pegawai Kemendagri mengakui ada aliran duit proyek e-KTP. Duit itu berasal dari Sugiharto, terdakwa dalam kasus ini.

Miryam S Haryani selalu membantah pertanyaan hakim soal dugaan keterlibatannya dalam proyek e-KTP.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura periode 2009-2010 Miryam S Haryani mengakui mendapatkan intimidasi penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan untuk memenuhi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korupsi e-KTP.

Dua bekas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi dan Teguh Juwarno mengklaim tidak mengenal Andi Narogong, pengusaha yang diduga punya peran besar di kasus E-KTP itu.

Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat Taufik Effendy mengaku tidak hadir dalam rapat e-KTP yang dibahas DPR tahun 2010 silam. Pasalnya, saat itu Taufik tengah fokus membahas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digarap Komisi II DPR.

Saksi sidang korupsi pengadaan e-KTP, Teguh Juwarno, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2010 mengklaim tak pernah mengikuti rapat internal DPR dengan Kemendagri dalam hal pembahasan proyek e-KTP 2010-2013.

Mantan Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi bantah menerima aliran duit proyek e-KTP. Soal bagi-bagi uang, ia juga mengaku tidak tahu,

KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP yakni Andi Narogong. Andi diketahui sebagai pengusaha yang kerap menggarap proyek di Kemendagri.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Pemberian status justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP sangat penting agar bisa menyeret sejumlah nama yang memiliki pengaruh kuat. Tapi, mereka tak otomatis terbebas dari delik pidana.

Permintaan KPK ini didasari adanya dua pelaporan yang diterima Mabes Polri dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan anggota Komisi II yang kini anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

Pukat UGM mengharapkan KPK transparan menangani kasus e-KTP. Salah satunya, dengan membeberkan nama 14 orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus ini.

Nusron menjelaskan bahwa Setya Novanto baru diduga terlibat dalam kasus e-KTP, sehingga harus diuji secara hukum terlebih dahulu.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng melaporkan pengusaha Andi Narogong ke Mabes Polri. Ia tak terima namanya disangkutpautkan menerima fee dari proyek e-KTP dari keterangan Andi Narogong dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Upaya melemahkan KPK sebagai lembaga penegak hukum perkara korupsi kembali terasa, di tengah proses hukum skandal mega korupsi e-KTP yang sedang bergulir. Persoalan ini bukan terjadi kali ini saja.

Chaeruman Harahap mengaku dapat duit dari bisnis bukan proyek e-KTP. Ia membantah sejumlah bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Chairuman Harahap membantah menerima duit e-KTP sejumlah 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar.