Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Chairuman Harahap membantah menerima duit e-KTP sejumlah 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini mengaku pernah menemui Setya Novanto di tahun 2010 bareng Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itu membahas rencana proyek e-KTP. 

Dalam kesaksiannya di sidang kedua kasus korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah ke Singapura bersama dua anak buahnya, yaitu Irman dan Sugiharto, terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam kesaksiannya di sidang kedua korupsi e-KTP, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi kerap menjawab pertanyaan Jaksa KPK dan hakim di persidangan kedua kasus korupsi e-KTP dengan kalimat, "Saya tidak tahu," dan "Saya lupa."

Dalam keterangan di persidangan kasus korupsi e-KTP, mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Dalam kesaksian di sidang kedua kasus dugaan korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah menerima uang terkait korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta.

Permohonan penjadwalan ulang tersebut diajukan karena Agus, yang saat ini aktif sebagai Gubernur Bank Indonesia, harus memimpin Rapat Dewan Gubernur bulanan.

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Fahri menuduh Agus terlibat sebagai calo proyek yang menyodorkan konsorsium swasta dalam proyek e-KTP. Mengingat jabatan Agus waktu itu adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memudahkannya untuk merekomendasi pihak konsorsium swasta dari koleganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.

Kepala Biro Humas dan Informasi KPK, Febri Diansyah mengatakan delapan saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang akan dihadirkan dalam agenda sidang pembacaan saksi-saksi.

KPK menyatakan, jika persidangan nanti membutuhkan dan memandang relevan dengan perkara ini, pihak-pihak yang belum diperiksa dalam proses penyidikan bisa dihadirkan pada sidang e-KTP selanjutnya.

Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP, ada 25 nama pejabat yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada ketidakyakinan nama-nama tersebut akan diusut dan diproses hukum.

Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa Kemendagri telah bersikap kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan.

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penyidik KPK sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti penguat untuk penetapan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. Semua pihak yang disebut di dakwaan Irman dan Sugiharto akan segera dipanggil lagi oleh KPK.

"Kalau mau melaporkan silahkan saja. Mau itu si A, si B. Tentu kami tidak gegabah dalam menelusuri aliran dana yang mungkin merugikan banyak pihak.Yang jelas KPK kooperatif atas semua keberatan tersebut," jelas Agus Rahardjo.

Mantan penasihat KPK Abdullah Hehmahua minta Mendagri menghentikan sementara proyek e-KTP. Menurut Abdullah proses hukum terhadap kasus e-KTP masih berjalan.

Khatibul menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang tidak setuju terhadap besaran anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun serta anggaran tambahannya.