Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan tim yang dibentuk disebut Tim Fatmawati telah merancang kemenangan konsorsium PNRI dalam proses pelelangan proyek e-KTP, disebut dalam dakwan JPU KPK.

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.

Para tersangka mengkondisikan agar konsorsium PNRI memenangkan lelang.

Pemenang Bung Hatta Award pun tersangkut, lagi-lagi Hambalang connection pun terbawa.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku penyelesaian proyek e-KTP memang terhambat kasus korupsi.

Pimpinan KPK menantang para pihak yang disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto telah menerima duit suap korupsi e-KTP membuktikan bantahannya di persidangan.

LPSK menyatakan siap memberikan perlindungan bagi para saksi di kasus korupsi e-KTP bila merasa keamanannya terancam. Perlindungan itu juga berlaku bagi saksi-saksi yang belum melapor ke penegak hukum karena takut. 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa kriminalisasi yang terjadi pada KPK saat menyeret nama-nama besar dalam suatu kasus sangat ditentukan oleh Kepala Negara.

Pembacaan dakwaan di sidang perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK menyimpulkan proyek pengadaan e-KTP terlalu mahal dan pengerjaannya tak sesuai target awal.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

JPU akan menghadirkan 10 saksi pada sidang kedua kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), yang akan digelar pada Kamis (16/3/2017) mendatang.

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

Ganjar Pranowo mengelak menerima aliran dana e-KTP sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang perdana korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Marzuki menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan terdakwa kasus E-KTP atau pun kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah menjadi sotoran itu.

Dalam pembacaan dakwaan kasus korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto disinyalir ikut menentukan kelancaran anggaran pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai total Rp5,95 triliun.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa proyek e-KTP mempunyai beragam masalah, salah satunya adalah kerja sama dalam pemenangan tender proyek pengerjaan e-KTP.

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Siti Zuhro menilai Setya Novanto akan kehilangan kursi Ketua DPR setelah disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Menurut peneliti LIPI, Ketua Umum Partai Golkar tersebut berhadapan dengan hukum pidana, bukan lagi opini.

Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dan aliran dana korupsi, saat membacakan dakwaan di persidangan Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017).