Indeks Sidang Korupsi E-ktp

KPK akan terus berkoordinasi dengan FBI terutama dalam pengumpulan bukti-bukti penanganan perkara e-KTP.

KPK akan kembali memeriksa empat saksi dalam kasus proyek e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

Agun Gunandjar disebut menerima honor narasumber senilai Rp5 juta dari terdakwa kasus korupsi e-KTP, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman.

Andi Narogong memberikan pinjaman sebesar Rp36 miliar pada PT Quadron Solution untuk mengerjakan proyek pengadaan e-KTP.

Tim pengacara Setya Novanto membeberkan sejumlah argumen yang pada intinya menyebut langkah KPK tidak punya landasan hukum yang kuat.

Tim KPK akan membawa hasil pengecekan kesehatan Setya Novanto pada proses pembahasan di internal KPK dan melaporkannya ke Pimpinan KPK.

KPK akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyidikan, definisi bukti permulaan, serta pasal-pasal terkait penanganan perkara Setnov.

Kuasa hukum menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak sesuai dengan prosedur.

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto yang terkait dengan kasus e-KTP.

Sekjen DPP Partai Golkar agar pihak terkait bisa memahami kondisi yang dialami Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang tidak memungkinkan memenuhi panggilan kedua dari KPK.

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua dari penyidik KPK, hari ini, Senin (18/9/2017).

Hari ini Setnov akan menjalani pemeriksaan kedua setelah mangkir pada pemeriksaan pekan lalu. KPK belum menerima surat resmi ketidakhadiran Setnov untuk pemeriksaan hari ini.

Menurut kuasa hukum Elza, Kapitra Ampera, Elza tidak dipanggil untuk diperiksa melainkan diundang untuk dimintai konfirmasi.

Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi teaterikal dengan memakai kursi roda dan topeng Ketua DPR RI, Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi  e-KTP.

Penerbitan surat penundaan penyidikan Setya Novanto dianggap telah menggerogoti marwah dan etik lembaga DPR. Kewenangan DPR justru dipakai untuk melindungi diri dari proses hukum.

Namun, Agus mengatakan surat tersebut bisa dinyatakan sah karena sistem yang berlaku di Pimpinan DPR adalah kolektif kolegial.

Menurut Muzani, pimpinan DPR harus menghormati proses hukum Setya Novanto yang sedang ditangani KPK. Bukan justru mengintervensinya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto yang ditujukan ke pimpinan KPK atas permintaan Setya Novanto.

Sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda atas permintaan dari KPK.

Sidang praperadilan Setya Novanto hari ini dipimpin oleh hakim Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).