Indeks Sidang Kasus Mbak Ita

Mbak Ita dan suaminya, Alwin, akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus korupsi di Tipikor Semarang, Rabu (30/7/2025).

Dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Mbak Ita mengaku tak mengenal Zulkifli.

Mbak Ita emosi tahu suaminya diam-diam bertemu Iin Kepala Bapenda, jadi tak sempat tanya detail ke suaminya soal asal setoran.

Alwin Basri menukarkan uang Rp2 miliar menjadi pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu untuk keperluan pileg.

Mbak Ita dan Alwin Basri punya keuangan masing-masing. Sumber pendapatan berbeda, penyimpanan uang keduanya pun dibedakan.

Mbak Ita tidak sepakat jika semua tindakan suaminya dianggap sebagai representasi dirinya.

Semua jam mewah koleksi milik Alwin Basri tidak ada yang dilaporkan ke LHKPN.

Mbak Ita pun bilang setoran pegawai Bapenda adalahinisiatif Indriyasari alias Iin Kepala Bapenda, yang berdasar dari kebiasaan.

Martono didakwa sebagai penerima, tapi menurut penasihat hukumnya, dia lebih tepat disangkakan sebagai pemberi gratifikasi.

Ahmad Fuad beri kesaksian terkait aktivitas sosial keagamaan Mbak Ita semasa menjabat wali kota di Semarang.

Penasihat hukum Mbak Ita menghadirkan Joko Hartono sebagai saksi yang menguntungkan bagi kliennya.

Alwin diketahui kerap memanfaatkan jabatannya untuk meraup untung, baik keuntungan materiel maupun keuntungan politis.

Iswar bilang bukan dia yang memerintah pejabat tak hadir pemeriksaan, yang menginstruksikan adalah Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang.

Wing Wiyarso Poespojoedho blak-blakan bilang didatangi 3 pebisnis utusan Alwin Basri, yakni Martono, Kapendi, & Zulkifli yang minta pekerjaan.

Iswar menjelaskan penggeseran anggaran dibahas dalam rapat pada Juni 2023.

Iswar Aminudin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekda Kota Semarang semasa wali kota dijabat Mbak Ita.

Rencana renovasi gedung sekolah di Semarang dianggarkan dalam APBD 2023 sekitar Rp6 miliar, tapi terpaksa digeser karena permintaan Alwin Basri.

Bambang Pramusinto mengonfirmasi perintah Alwin Basri ke Mbak Ita, yang direspons normatif tanpa memberi larangan.

Pejabat Bapenda tetap tarik iuran meski sudah tak setor ke Mbak Ita dan Alwin Basri, bahkan ketika sudah dilarang dengan surat edaran.

Yulia Adityorini, Kabid Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah di Bapenda dipindah ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).