Indeks Sidang Gugatan Pilpres

Yusril mengakui heran dengan sikap BW yang mengungkit status Eddy Hiariej dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di MK.

Marsudi Wahyu Kisworo membeberkan sumber masalah penyebab perbedaan perolehan suara antara di C.Hasil dengan Sirekap.

LPSK masih terbuka untuk siapa saja yang ingin mengajukan perlindungan terhadap saksi dalam proses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.

Manahan mengatakan, Tim Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang tidak sempurna dari kubu Prabowo-Sandiaga justru mengindikasikan adanya kecurangan masih sebatas ragu-ragu.

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih mengatakan MK tetap menerima permohonan perbaikan yang baru dimasukkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga pada 10 Juni 2019.

Ahli dari pihak Jokowi-Ma'ruf menyatakan, keterangan SBY dibutuhkan untuk menguatkan dalil ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN dalam Pemilu.

Saldi meyakini debat di forum persidangan akan akrab kembali usai persidangan karena sama-sama alumni UGM. 

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Eddy mengatakan, kecurangan terstruktur, sistematis dan masif tidak terpenuhi dalam Pilpres 2019.

Iwan mencecar Anas soal adanya slide materi Hasto Kristiyanto dalam acara Training of Trainer. 

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Ace Hasan, menyebut bahwa klaim BPN Prabowo-Sandi soal kecurangan TSM hanya sekadar omongan.

Setelah berdebat panas, Said Didu diperbolehkan menjadi saksi, sementara Haris Azhar memilih mundur. 

Ketua MK menyebut belum ada bukti fisik yaitu p144, p145, p148 sampai dengan p155, p158, p161, p164, p168, p174, dan p175.

LPSK hanya bisa memberikan perlindungan saksi yang tersangkut dengan hukum pidana saja.

Dalam persidangan, saksi Agus menjelaskan kalau ia bersama timnya menemukan pemilih invalid hingga 17,5 juta dan kubu 02 sudah meminta agar KPU mengoreksi DPT tersebut.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada kubu Prabowo-Sandiaga agar menghadirkan bukti klaim 17,5 juta. Sebab, hakim tidak menemukan bukti dalil klaim 17,5 juta di persidangan.

Teguran ini terkait dengan pernyataan Agus sebelumnya menggunakan diksi manipulatif atau siluman saat menyebut bahwa ia dan timnya menemukan adanya dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta.

KK palsu itu, kata Agus, terindikasi dari kode penomoran yang tak wajar. Menurut Agus hasil temuannya ada lebih dari satu juta KK manipulatif, dan sebanyak 117 ribu ia dapati berasal dari empat kabupaten yakni Banyuwangi, Majalengka, Magelang dan Bogor.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019), Agus menceritakan kalau ia dan timnya menemukan KTP palsu hingga satu juta.