Indeks Setya Novanto

Jusuf Kalla menilai, tindakan Novanto yang tidak memenuhi panggilan KPK, bahkan menghilang saat mau dijemput paksa memberikan dampak negatif terhadap Golkar.

Pertemuan Sekjen Golkar dengan Kapolri dan Wakapolri disebut tidak untuk membahas penjemputan paksa Setya Novanto oleh KPK.

"Serahkan pada hukum saja," kata Ical sapaan akrab Aburizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Pimpinan DPR hanya bisa diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau dilakukan melalui keputusan fraksi di DPR.

Keluarga Setya Novanto cemas Ketua DPR itu menghilang. KPK menggeledah dan menyita CCTV di rumahnya.

Polri akan membantu menertibkan, tapi tidak mau terlibat dalam pencarian Novanto sebagai DPO.

"Status tersangka dan penahanan Setya Novanto tidak akan mengganggu kinerja dan soliditas pimpinan DPR RI," kata Fahri Hamzah

Setya Novanto kembali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan dalam kasus korupsi e-KTP. Akankah politikus Golkar ini kembali lolos?

Langkah menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya dinilai sudah tepat lantaran Ketua DPR RI itu kerap mangkir dari pemanggilan KPK.

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Para penyidik KPK disebut hanya mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) dari pos penjagaan di kediaman Setya Novanto.

Tim masih berupaya untuk membawa Ketua Umum Partai Golkar itu untuk hadir dalam pemeriksaan.

KPK tak segan mendaftarkan Ketua DPR ini ke dalam DPO. Ini berarti Novanto menjadi Ketua DPR pertama yang menjadi buronan KPK.

Setya Novanto, tersangka kasus korupsi KTP-elektronik sekaligus Ketua DPR RI, terancam masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tujuh penyidik datang bersama puluhan Brimob, setelah sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan.

Adnan menduga, Jokowi mengedepankan pertimbangan politik, sehingga terkesan gamang dalam bersikap terkait kasus yang menyeret Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan surat itu memuat sejumlah informasi terkait ketidakhadiran Ketua DPR tersebut.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti?" kata Presiden Jokowi.

Persidangan itu menyampaikan gugatan terkait langkah Imigrasi yang tidak mencabut pencegahan Novanto ke luar negeri.

KPK berharap Novanto memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk datang dalam proses pemeriksaan di institusi penegak hukum, termasuk KPK.