Indeks Sertifikasi Halal

Pengambilalihan kasus terkait dugaan pemerasan sertifikasi lembaga akreditasi halal oleh MUI bisa dilakukan Bareskrim Polri.

Setelah melakukan gelar perkara kasus pemerasan terkait sertifikasi halal MUI, Polri akan memanggil salah satu terlapor di kasus ini, yakni Mahmood Abo Annaser.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa RPP tentang Produk Halal ini diutamakan untuk usaha di sektor mikro dan kecil untuk UMKM.

Sejumlah regulasi Indonesia yang melarang adanya impor produk hortikultura dan ternak, kebijakan SNI dan sertifikasi halal MUI dikeluhkan negara-negara Uni Eropa.

Mulai Oktober 2019 setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Peran Kemenag dalam membantu program kesehatan pemerintah dipertanyakan setelah Kemenkes menunda pemberian vaksin MR bagi warga yang mempersoalkan kehalalannya.

"Imunisasi MR ini wajib, ya. Mau nanti anaknya seperti anak aku?"

Imunisasi vaksin MR penting sebagai pencegahan penularan campak dan rubella karena kedua penyakit tersebut belum dapat diobati secara menyeluruh

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan bahwa sudah ada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi yang menyebutkan bahwa imunisasi diperbolehkan.

Menurut dokter anak Piprim Basarah, vaksin produk yang belum bersertifikasi halal dari MUI tidak serta-merta bisa dicap haram.

"Prinsipnya kami melakukan ini sesuai ketentuan yang berlaku di instansi dalam melaksanakan program nasional dari Pusat."

"Karena hal ini menyangkut masalah keimanan masyarakat."

Direktur Komunikasi Perusahaan PT Pharos Ida Nurtika mengungkapkan hanya Viostin DS di apotek-apotek kecil yang belum ditarik.

"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, karena selama ini hasil uji bahan baku menunjukkan hasil negatif DNA porcine," kata Direktur Coorporate Communication PT Pharos Indonesia Ida Nurtika.

Umat Muslim sering mendapat label negatif dan sering dianggap "tidak ada".

Penduduk Muslim di Korea Selatan tak lebih dari 0,5 persen. Namun, pemerintah setempat berusaha menghadirkan makanan halal bagi penduduk Muslim baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor.

Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal dan mubah, selama tidak terdapat ketentuan yang membuat sesuatu yang dimaksud menjadi haram.

Indonesia merupakan negara konsumen produk halal terbesar di dunia. Sayangnya, dari sisi produksi, Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Salah satu permasalaha adalah tidak adanya dukungan untuk sertifikasi halal.

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.