Indeks Sertifikasi Halal

Mulai Oktober 2019 setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Peran Kemenag dalam membantu program kesehatan pemerintah dipertanyakan setelah Kemenkes menunda pemberian vaksin MR bagi warga yang mempersoalkan kehalalannya.

"Imunisasi MR ini wajib, ya. Mau nanti anaknya seperti anak aku?"

Imunisasi vaksin MR penting sebagai pencegahan penularan campak dan rubella karena kedua penyakit tersebut belum dapat diobati secara menyeluruh

Menurut dokter anak Piprim Basarah, vaksin produk yang belum bersertifikasi halal dari MUI tidak serta-merta bisa dicap haram.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengingatkan bahwa sudah ada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi yang menyebutkan bahwa imunisasi diperbolehkan.

"Prinsipnya kami melakukan ini sesuai ketentuan yang berlaku di instansi dalam melaksanakan program nasional dari Pusat."

"Karena hal ini menyangkut masalah keimanan masyarakat."

Direktur Komunikasi Perusahaan PT Pharos Ida Nurtika mengungkapkan hanya Viostin DS di apotek-apotek kecil yang belum ditarik.

"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, karena selama ini hasil uji bahan baku menunjukkan hasil negatif DNA porcine," kata Direktur Coorporate Communication PT Pharos Indonesia Ida Nurtika.

Umat Muslim sering mendapat label negatif dan sering dianggap "tidak ada".

Penduduk Muslim di Korea Selatan tak lebih dari 0,5 persen. Namun, pemerintah setempat berusaha menghadirkan makanan halal bagi penduduk Muslim baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk kebutuhan ekspor.

Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal dan mubah, selama tidak terdapat ketentuan yang membuat sesuatu yang dimaksud menjadi haram.

Indonesia merupakan negara konsumen produk halal terbesar di dunia. Sayangnya, dari sisi produksi, Indonesia masih kalah dari negara tetangga. Salah satu permasalaha adalah tidak adanya dukungan untuk sertifikasi halal.

Sebelum lahir UU Jaminan Produk Halal, Ketua Umum MUI sempat menggalang dukungan dari sejumlah ormas Islam agar proses sertifikasi halal tetap menjadi kewenangannya. MUI juga gencar mengabarkan tentang legalitas yang dimilikinya untuk menerbitkan sertifikasi halal. Ada sejumlah undang-undang dan peraturan menteri yang menjadi landasan bagi MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Sayang, upaya itu tak membuahkan hasil. Mulai 2017, sertifikasi halal tak lagi menjadi wewenang MUI.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.

Laporan keuangan MUI tak dibuka meski menarik biaya dari masyarakat. Tapi, jumlah kasarnya bisa diperkirakan. Estimasi itu bahkan bisa lebih besar jika UU Jaminan Produk Halal benar-benar diterapkan.
Potensi kocek yang bisa didapat dari pengurusan sertifikat halal pasca-rezim UU JPH bisa dihitung dari jumlah makanan, obat, dan kosmetika yang terdaftar di BPOM RI.