Indeks Sertifikasi Halal

Produk dicap halal harus mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajiannya.

Kementerian Agama menghendaki sertifikasi halal berjalan dengan cepat dan tanpa biaya bagi UMKM.

Slah kaprah dan langkah sembrono jika pemerintah menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam.

Pemerintah menggelar rapat koordinasi terbatas membahas penerapan UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang dinilai masih tak efisien.

Keputusan ini diberlakukan untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Lukmanul Hakim akan dipanggil atas dugaan kasus pemerasan perpanjangan akreditasi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pakar komunikasi dan branding menilai, penamaan merek dagang yang bombastis hanya sekadar mengikuti tren dan tidak kreatif.

Sekjen Kemendag Oke Nurwan menyatakan belum mengetahui pasti aturan pengawasan produk jaminan halal akan diterbitkan institusinya atau lembaga lain.

Persiapan mandatori jaminan produk halal masih bolong di sana-sini. Pengusaha warung makan seperti Warteg dan Nasi Padang kebingungan.

Pemerintah dinilai belum siap melaksanakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sehingga harus ada aturan untuk menangguhkan

Sesuai UU No.33/2014, semua produk bisa mengajukan sertifikasi halal. Bahkan produk seperti kacamata, majalah hingga kulkas.

Setelah melakukan gelar perkara kasus pemerasan terkait sertifikasi halal MUI, Polri akan memanggil salah satu terlapor di kasus ini, yakni Mahmood Abo Annaser.

Pengacara MUI membantah dugaan keterlibatan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dalam kasus pemerasan terhadap Direktur Halal Control Jerman, Mahmoud Tatari.  

Mahmoud Tatari selalu pemilik Halal Control Jerman akan dilaporkan ke polisi diduga karena mencemarkan nama baik MUI.

Pengambilalihan kasus terkait dugaan pemerasan sertifikasi lembaga akreditasi halal oleh MUI bisa dilakukan Bareskrim Polri.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa RPP tentang Produk Halal ini diutamakan untuk usaha di sektor mikro dan kecil untuk UMKM.

Sejumlah regulasi Indonesia yang melarang adanya impor produk hortikultura dan ternak, kebijakan SNI dan sertifikasi halal MUI dikeluhkan negara-negara Uni Eropa.

Mulai Oktober 2019 setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Peran Kemenag dalam membantu program kesehatan pemerintah dipertanyakan setelah Kemenkes menunda pemberian vaksin MR bagi warga yang mempersoalkan kehalalannya.

"Imunisasi MR ini wajib, ya. Mau nanti anaknya seperti anak aku?"