Indeks Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal serta tata cara daftar sertifikat halal online di BPJPH dan daftar produk wajib bersertifikat halal, adalah sebagai berikut.

Biaya sertifikasi halal reguler bagi usaha mikro dan kecil (UMK) turun dari Rp3 Juta sampai Rp4 juta menjadi Rp650 ribu.

HDI Kantongi Sertifikat dari DSN-MUI

Berikut ini daftar tarif terbaru untuk sertifikasi halal produk barang/jasa dan layanan lainnya di BPJPH Kemenag RI.

PPUMI Dukung Gerakan Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

Produk dicap halal harus mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajiannya.

Kementerian Agama menghendaki sertifikasi halal berjalan dengan cepat dan tanpa biaya bagi UMKM.

Slah kaprah dan langkah sembrono jika pemerintah menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam.

Pemerintah menggelar rapat koordinasi terbatas membahas penerapan UU Jaminan Produk Halal (JPH) yang dinilai masih tak efisien.

Keputusan ini diberlakukan untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Lukmanul Hakim akan dipanggil atas dugaan kasus pemerasan perpanjangan akreditasi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pakar komunikasi dan branding menilai, penamaan merek dagang yang bombastis hanya sekadar mengikuti tren dan tidak kreatif.

Sekjen Kemendag Oke Nurwan menyatakan belum mengetahui pasti aturan pengawasan produk jaminan halal akan diterbitkan institusinya atau lembaga lain.

Persiapan mandatori jaminan produk halal masih bolong di sana-sini. Pengusaha warung makan seperti Warteg dan Nasi Padang kebingungan.

Pemerintah dinilai belum siap melaksanakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sehingga harus ada aturan untuk menangguhkan

Sesuai UU No.33/2014, semua produk bisa mengajukan sertifikasi halal. Bahkan produk seperti kacamata, majalah hingga kulkas.

Setelah melakukan gelar perkara kasus pemerasan terkait sertifikasi halal MUI, Polri akan memanggil salah satu terlapor di kasus ini, yakni Mahmood Abo Annaser.

Pengacara MUI membantah dugaan keterlibatan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dalam kasus pemerasan terhadap Direktur Halal Control Jerman, Mahmoud Tatari.  

Mahmoud Tatari selalu pemilik Halal Control Jerman akan dilaporkan ke polisi diduga karena mencemarkan nama baik MUI.

Pengambilalihan kasus terkait dugaan pemerasan sertifikasi lembaga akreditasi halal oleh MUI bisa dilakukan Bareskrim Polri.