Indeks Sertifikasi Halal

Kemenkop UKM juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat data UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal.

Jokowi memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal UMKM dari 2024 ke 2026.

Wapres Ma'ruf Amin menjamin proses sertifikasi halal dilakukan bertahap dan masyarakat perlu terus diedukasi.

Kemenkop UKM berharap kebijakan yang mewajibkan pelaku UMKM mempunyai sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024 ditunda.

Pemerintah mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman, termasuk pedagang kaki lima dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal.

Pemerintah menjelaskan pelanggaran bagi pedagang yang belum mempunyai sertifikasi halal akan dikenakan sanksi administratif.

LPPOM MUI mengingatkan tinta yang digunakan saat pemilu harus tembus air dan bebas dari unsur-unsur najis.

Wamenaker Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Busan Indonesia Center (BIC) untuk membahas pengembangan sertifikasi halal di Republik Korea.  

Sertifikasi halal bagi produk-produk dari perusahaan Cina bisa dilakukan melalui Kantor LPPOM MUI di Shanghai.

Pengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda menilai, tidak ada urgensi mengenai adanya sertifikasi halal di Kripto.

Mixue mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada 13 November 2022 dan hingga saat ini masih berproses.

Berikut cara daftar Pendamping PPH Halal 2022. BPJPH Kemenag membuka 6000 lowongan petugas Pendamping PPH pada Agustus 2022.

Cara daftar Sertifikasi Halal Gratis 2022 bagi pelaku UMK secara online adalah sebagai berikut.

Logo halal dari MUI bertahan puluhan tahun di Indonesia. Kini pemerintah membuat logo baru yang merepresentasikan penghapusan andil MUI.

MUI memastikan vaksin Merah Putih produksi Unair dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia dapat digunakan masyarakat luas dan umat Islam.

Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMKM? Berikut penjelasan selengkapnya.

Berikut ini penjelasan BPJPH Kemenag RI mengenai status sertifikasi halal permen Yupi untuk merespons isu viral di media sosial.

Biaya sertifikasi halal serta tata cara daftar sertifikat halal online di BPJPH dan daftar produk wajib bersertifikat halal, adalah sebagai berikut.

Biaya sertifikasi halal reguler bagi usaha mikro dan kecil (UMK) turun dari Rp3 Juta sampai Rp4 juta menjadi Rp650 ribu.

HDI Kantongi Sertifikat dari DSN-MUI