Indeks Sengketa Pileg 2024

Arief menilai KPU RI tidak pernah serius mengikuti jalannya sidang PHPU, termasuk sejak sengketa Pilpres 2024.

Kepada kuasa hukum PKN, hakim MK meminta agar mereka meminta lagi tanda tangan Anas Urbaningrum di dokumen permohonan dan dokumen surat kuasa.

Pemohon diberikan waktu untuk merevisi isi permohonan dalam waktu 3 x 24 jam usai permohonan diserahkan ke MK.

Elza mengaku telah tiga kali maju menjadi caleg dan selalu gagal, sehingga berharap mukjizat dari MK & KPU bisa lolos ke DPR.

Partai Gerindra menyebut ada penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Jawa Barat 9 yang meliputi 53 kecamatan di Majalengka dan Subang.

Dalam lanjutan sidang sengketa PHPU Pileg 2024, kuasa hukum PPP mengklaim suara kliennya dipindahkan ke Partai Garuda di sejumlah dapil di Jabar dan Aceh. 

PPP menuding kehilangan suara di 3 dapil di Banten karena beralih ke Partai Garuda.

Caleg DPRD Dapil 4 Kabupaten Bangkalan dari PKB mempermasalahkan proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Modung dan Blega. 

Menurut kuasa hukum PPP, Irvan Maulana, partai tersebut gagal memenuhi ambang batas parlemen 4% karena suaranya banyak yang dipindahkan ke Partai Garuda. 

Heru Widodo meminta MK memerintahkan KPU selaku termohon untuk menggelar Pemilu ulang di level DPD di Sumatera Barat (Sumbar).

KPU siap menghadapi sidang sengketa hasil Pileg 2024, yang mulai digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/4/2024).

Karena keterbatasan jumlah hakim, sementara perkara yang didaftarkan banyak, maka MK memutuskan Arsul Sani boleh mengadili perkara yang melibatkan PPP.

Jokowi sebut putusan MK penting untuk menghapus tudingan publik dalam intervensi pemerintah dalam Pemilu 2024.

Menurut Ihsan, dissenting opinion ketiga hakim MK itu seharusnya dipertimbangkan dalam putusan.

Tim hukum Prabowo-Gibran sebut MK hanya bakal mengeluarkan tiga jenis putusan sengketa Pilpres 2024.

Tim hukum Prabowo-Gibran sebut putusan MK harus dipandang sebagai fakta hukum, fakta politik, dan fakta yuridis.

Menurut Bagja, sebagai penyelenggara, Bawaslu wajib menerima dan menjalankan putusan pengadilan.

Dalam sidang PHPU Pilpres 2024, Risma sebut anggaran Kemensos 2024 turun drastis dibandingkan bujet 2023.

Perangkat lunak Sirekap telah diaudit oleh dua lembaga yaitu BRIN dan BSSN.

Djohermansyah Djohan sebut dukungan ke Prabowo-Gibran tercermin melalui sejumlah program Jokowi.