Indeks Seleksi Capim Kpk

Puan menilai para Pimpinan KPK bisa saling melengkapi dalam bertugas 5 tahun mendatang.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Lakso menyoalkan bagaimana KPK bisa memberantas korupsi jika para Pimpinan KPK berasal dari aparat penegak hukum yang lembaganya diawasi KPK.

Habiburokhman berdalih tidak bisa mengarahkan Anggota DPR di Komisi III karena mereka memiliki hak masing-masing untuk memilih kandidat.

Total harta Setyo tercatat tanpa utang dan dilaporkan dalam laporan periodik dengan jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.

Setyo Budiyanto menilai kerap terjadi kurang koordinasi antara pimpinan KPK ketikan menangani perkara.

Ghufron beralasan, Prabowo sebagai presiden berwewenang untuk menganulir hasil seleksi Capim maupun Cadewas KPK berdasarkan hasil Pansel KPK buatan Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa daftar nama tersebut telah dikirimkan ke DPR melalui mekanisme Surat Presiden (Surpres).

Jokowi juga menegaskan bahwa Pansel Capim-Cadewas KPK bekerja tanpa ada tekanan oleh pihak mana pun, termasuk dirinya.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai Capim dan Cadewas hasil seleksi Pansel KPK tidak sesuai kebutuhan KPK di masa depan.

Harus dicegah adanya proses transaksional yang bermuara pada naik atau tidaknya perkara di KPK.

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menuturkan, aspirasi publik menjadi salah satu komponen penting dan pertimbangan penentuan Capim dan Cadewas KPK.

Dewas KPK tak perlu orang populer, yang penting rekam jejaknya bersih dan berkomitmen memberantas korupsi.

Gusrizal juga ditanya soal caranya menyikapi endorsement yang diterima oleh anak dan menantunya apabila terpilih sebagai Dewas KPK.

PPATK kirim surat kepada pimpinan KPK, pertanyakan sekira 150 laporan yang tidak ditindaklanjuti.