Indeks Seleksi Capim Kpk

Komisi III DPR juga menerima masukan masyarakat secara tertulis. 

Surat dari Jokowi soal 10 Capim KPK akan dibahas Badan Musyawarah (Bamus) dan segera dibawa ke Paripurna DPR.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersyukur Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam menyampaikan 10 nama calon komisioner KPK ke DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii melihat tak ada yang perlu dipersoalkan dari hanya tersisanya satu orang capim KPK dari Polri dan Kejaksaan.

Firli Bahuri kembali lolos ke tahap berikutnya dalam seleksi capim KPK, padahal ia sempat punya masalah etik di KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Heri menyatakan, kritik publik soal capim KPK akan dijadikan masukan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kapatutan (fit and proper test).

Jokowi diminta bersikap tegas karena sejumlah nama yang lolos 20 besar capim terindikasi punya sejumlah catatan buruk.

Sekitar 1000 dari 1500 pegawai KPK telah menandatangani petisi menolak calon pimpinan penghambat pemberantasan korupsi.

Asfinawati, Febri Diansyah, dan Adnan Topan Husodo belum mendapatkan informasi resmi terkait pelaporan terhadap mereka.

Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK akan menggelar uji publik terhadap enam orang kandidat yang akan menjadi Komisioner KPK 2019-2023, Kamis (29/8/2019).

Johanis Tanak menilai OTT yang dilakukan KPK selama ini keliru secara hukum.

JAK punya sejumlah alasan mengapa presiden harus bertindak. Salah satunya karena pansel abai akan rekam jejak capim KPK.

Jasman Panjaitan, peserta Capim KPK unsur Kejaksaan membantah pernah penerima gratifikasi dari DL Sitorus terkait upaya penangguhan tahanan.

Wadah Pegawai KPK mendesak Jokowi menolak keputusan pansel jika meloloskan capim Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki rekam jejak bermasalah. 

KPK meminta pansel bersikap terbuka dan tidak resisten terhadap masukan publik. 

Keputusan pansel memilih Luhut Pangaribuan menjadi panelis uji publik capim KPK dinilai bisa memunculkan konflik kepentingan. 

Jokowi didesak untuk membekukan sementara aktivitas Pansel Capim KPK. Desakan tersebut muncul karena ada kandidat bermasalah di antara 20 capim KPK yang lolos tes profile assessment.

Transparency International Indonesia (TII) menilai Pansel KPK menutup diri karena tidak mendengarkan penilaian yang disampaikan KPK.

Pansel capim KPK sudah menunjuk dua nama untuk menjadi panelis uji publik capim KPK. Dua nama itu adalah Luhut Pangaribuan dan Meutia Gani Rahman.

Polri menyebutkan, tidak ada "titipan" dari polisi terkait pemilihan Capim KPK dari anggota kepolisian.