Indeks Seleksi Capim Kpk

Tahapan seleksi administrasi harus dimanfaatkan pansel KPK untuk menyaring pendaftar yang bebas dari kasus pelanggaran kode etik.

Dua pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK di hari terakhir pendaftaran.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, meminta Pansel KPK 2024 tidak sinis ketika dikritik atau ditanggapi oleh masyarakat sipil.

Meski sampai saat ini seleksi calon Pimpinan dan Dewas Pengawas KPK masih sepi, Nurul Ghufron yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada KPK.   

Novel Baswedan dkk mengurungkan niat untuk mendaftar capim KPK karena terkendala aturan batas usia.

Ateh memastikan akan mendengar aspirasi media, akademisi, masyarakat sipil hingga pegiat antikorupsi.

Selama proses pemilihan Capim KPK, beberapa informasi terkait calon pimpinan tidak semuanya dibuka.

Firli diduga melakukan pelanggaran berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

Firli diperlakukan berbeda saat fit and proper test Capim KPK. Dia banjir pujian. Polisi lantas menyebut pemilihan ini "demokratis dan transparan".

Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 bersama Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango.

Pertanyaan ini lantaran adanya pelanggaran etik berat dari KPK karena Firli bertemu TGB.

Luthfi ingin agar KPK lebih memfokuskan diri pada tindakan pencegahan dibanding penindakan

Tanak mengatakan jumlah jaksa yang ada di Indonesia tak sebanding dengan jaksa yang terjaring OTT oleh KPK.

Calon pimpinan petahana KPK Alexander Marwata dicecar Komisi III soal perbedaan pandangan antara pimpinan KPK saat memutuskan menghentikan kasus mantan Deputi Penindakan Irjen Firli Bahuri yang diduga ada pelanggaran etik.

Fit and Proper Test Capim KPK digelar DPR, hari ini. Nawawi Pomolango ialah satu dari 5 capim yang diuji hari ini, selain Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara.

Desmond J Mahesa meragukan kemampuan Nawawi yang berlatar belakang hakim untuk membereskan berbagai persoalan di KPK.

Nawawi menilai OTT yang dilakukan KPK hasilnya tak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Nawawi menganalogikan KPK seperti orang yang sempoyongan sehabis dugem.

Nawawi sepakat untuk mengubah status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS.

3 poin penting dalam surat yang dikirimkannya, yakni agar DPR tak pilih capim yang diduga melemahkan KPK, tak patuh melaporkan LHKPN serta capim yang memiliki pelanggaran etik.