Indeks Revisi Uu Polri

Wacana revisi UU Polri menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait pasal tentang penyadapan. Apa saja yang dipersoalkan?

Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.

Revisi UU Polri berpotensi membuat kepolisian menjadi lembaga superbody dan rawan mempersempit ruang bersuara.

Beberapa pasal dalam draf RUU Polri 2025 berpotensi mendapatkan penolakan. Ini uraian dan alasannya menurut PSHK.

Komnas HAM mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kepolisian dan TNI tetapi mendorong pengkajian ulang di poin perluasan wewenang.

KontraS meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap perluasan wewenang TNI-Polri dalam revisi undang-undang terbaru tidak membuat negara menjadi otoriter.

Benny menegaskan bahwa Kompolnas juga mengikuti pembahasan revisi UU Polri, termasuk mengenai pasal-pasal yang diusulkan.

Kompolnas akan rapat bersama Kemenko Polhukam dalam membahas revisi Undang-Undang Polri.

Revisi UU Polri seharusnya menyasar pembenahan internal ketimbang memperluas kewenangan.

DPR RI perlu waktu lebih panjang untuk membahas revisi UU TNI dan UU Polri.

Setelah ada surpres, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.

Apa yang dilakukan Jokowi di ujung pemerintahannya adalah ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Hukum justru menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Wahyudi mengingatkan UU Polri semestinya mengatur masalah kelembagaan, bukan penindakan.

Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, salah satu poin yang diubah memang mengenai batas umur pensiun anggota Polri dinilai bisa memotivasi anggota.

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

UU Polri seharusnya mengatur masalah kelembagaan saja, bukan masalah kewenangan kepolisian seperti penyadapan.

Jika DPR terseret kepentingan elite, bakal merugikan jalannya lembaga legislatif sendiri dan tentu berdampak besar bagi rakyat.

Sejumlah poin dalam revisi UU Polri hanya memperluas kewenangan polisi, sementara fungsi pengawasan tak signifikan. Ini berbahaya bagi kepentingan publik.

Dasco sebut rencana revisi UU Polri muncul usai DPR merevisi UU Kejaksaan perihal usia pensiun dan usia jabatan fungsional.