Indeks Revisi Uu Polri

Direktur YLBHI M. Isnur sebut UU Polri yang baru disahkan DPR berpotensi melanggar konstitusi dan gagal bawa perubahan fundamental bagi kepolisian.

Listyo menilai Polri perlu terlibat dalam mendukung pelaksanaan program swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

Habiburokhman mengklaim proses penyusunan dan pembahasan RUU Polri telah melibatkan berbagai elemen masyarakat.

DPR dan pemerintah sepakati sejumlah poin krusial RUU Polri, mulai dari perpanjangan usia pensiun hingga syarat masuk polisi minimal lulusan SMA.

Pemerintah membedakan usia pensiun anggota Polri berdasarkan pangkatnya untuk menjaga motivasi personel.

Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam revisi UU Polri adalah memperkuat fungsi institusi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Selain menjalankan mandat sebagai pelindung, Prasetyo menuturkan bahwa Polri diharapkan mampu meningkatkan ketertiban masyarakat.

Guru Besar Hukum UPI Cecep Darmawan desak penguatan wewenang hingga pelonggaran syarat usia keanggotaan Kompolnas dalam draf revisi RUU Polri di DPR.

RUU Polri juga menyebut anggota kepolisian dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Komisi III DPR meminta frasa 'keamanan dalam negeri' dihapus dari RUU Polri karena dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak korps Bhayangkara.

Akademisi hukum Unair soroti poin krusial RUU Polri mulai dari jabatan sipil hingga usia pensiun yang dinilai bisa hambat regenerasi.

Dasco membantah rumor yang menyebut penambahan usia pensiun Polri sengaja dirancang demi memperpanjang masa jabatan Kapolri.

Panja RUU Polri kawal 8 poin perubahan regulasi, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal dan aturan batas usia pensiun anggota.

Menkum Supratman mengatakan revisi UU Polri mendesak dilakukan demi merespons dinamika keamanan dan hukum yang berubah dalam dua dekade terakhir.

Menkum Supratman menegaskan, revisi UU Polri sejatinya bukan lah usulan baru karena usulan tersebut sudah ada sejak dia masih menjadi Ketua Baleg.

Sebagai tindak lanjut KPRP, pemerintah harus menurunkan rekomendasi yang telah dibuat Komisi Percepatan Reformasi Polri ke dalam PP, Perpres, serta Inpres.

Habiburokhman menilai penambahan usia pensiun ini penting agar seluruh aparat negara memiliki masa usia pensiun yang sama.

Wacana revisi UU Polri menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait pasal tentang penyadapan. Apa saja yang dipersoalkan?

Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.