Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Kiara mendorong agar Anies-Sandi berani melawan pemerintah pusat terkait reklamasi. Janji saat kampanye harus direalisasikan.

Ketika didesak pertanyaan soal janjinya menghentikan reklamasi, Anies juga enggan menjawab pertanyaan tersebut.

"Yang jelas Pak Jokowi habis lantik kita kemarin sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang kita ingin bicarakan," katanya.

Namun, Luhut menegaskan bahwa keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta setelah pengembang memenuhi persyaratan dari pemerintah.

Perkara reklamasi menjadi salah satu janji Anies-Sandiaga yang paling disorot oleh warga DKI Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta minta Anies-Sandi konsisten menolak proyek reklamasi.

Anies-Sandi diminta mengkaji pencabutan moratorium pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh pemerintah pusat.

Di tengah mandeknya pembahasan dua Raperda Reklamasi di DPRD DKI Jakarta, Pergub DKI tentang Rancang Kota Pulau G diterbitkan.

Pemerintah dianggap tidak transparan sebab enggan membuka dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat untuk pencabutan moratorium reklamasi.

DPRD DKI Jakarta merespons surat permintaan Pemprov DKI untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Polda Metro Jaya sedang mengumpulkan seluruh data yang ada untuk bisa dianalisa dan gelar perkara terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Anies mengatakan, sikapnya terkait reklamasi akan ia tunjukkan setelah dirinya telah sah menjabat sebagai Gubernur.

DKI Jakarta dan pemerintah pusat membentuk tim gabungan pengawas reklamasi pasca pencabutan moratorium.

Selain akan mengajukan gugatan ke PTUN, KSTJ juga akan melaporkan ke Ombudsman terkait pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.

DPRD enggan buru-buru membahas dua raperda reklamasi pulau C, D, dan G meskipun KLHK telah mengizinkan pengembang untuk meneruskan kegiatan reklamasi.

Pasca-moratorium dicabut, KLHK akan memanggil PT Muara Wisesa Samudera selaku Pulau G reklamasi teluk Jakarta, hari ini.

Sekda DKI Jakarta mengatakan, pencabutan moratorium dilakukan karena PT Muara Wisesa Samudra (MWS) bersedia memenuhi enam syarat yang diberikan KLHK.

Pengembang Pulau G akan diminta memperbaiki lagi dokumen Amdal Perubahan. Perbaikan itu mengikuti pilihan solusi, yang akan ditetapkan Kemenko Kemaritiman, untuk mengatasi gangguan terhadap PLTGU Muara Karang.

Keputusan mencabut sanksi administratif atau moratorium Pulau G akan ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat pencabutan moratorium Pulau C dan D dari Kementerian KLHK.