tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat bersabar terkait janji-janji politik yang ia lontarkan saat kempanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, kata Anies, kebijakan-kebijakan mendasar dan strategis untuk merealisasikan janji-janji itu baru bisa diambil setelah dirinya memperkenalkan diri di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta.
"Ada satu agenda yang harus dituntaskan dulu yaitu sidang paripurna istimewa DPRD, teman-teman kan tanya kebijakan ini gimana, kebijakan itu gimana, tentu kita semua ada rencana," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
"Tapi etika dalam pemerintahan kami sebagai eksekutif yang baru menjabat harus berbicara di depan DPR," katanya lagi.
Ketika didesak pertanyaan soal janjinya menghentikan reklamasi, ia juga enggan menjawab pertanyaan tersebut. Anies hanya mengatakan telah memiliki rencana ke arah sana. "Setelah semua itu [rapat paripurna DPRD] dilakukan, baru kita melangkah," kata Anies.
Seperti diketahui, Anies Baswedan dan dan Sandiaga Uno merupakan pasangan calon yang memiliki 23 janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta. Salah satu yang paling menonjol dari keduanya adalah menyetop reklamasi pantai Utara Jakarta. Lantaran janji itu pula, suara Anies-Sandi di Kepulauan Seribu selalu unggul atas pesaing mereka, baik Agus-Sylvi maupun Ahok-Djarot.
Namun 10 hari menjelang mereka dilantik, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium pembangunan pulau reklamasi yang telah dikeluarkan pendahulunya, Rizal Ramli. Artinya Anies-Sandi mesti berhadapan dengan pemerintah pusat jika ingin tetap merealisasikan janji kampanyenya menolak proyek reklamasi teluk Jakarta.
Ketika ditanya wartawan soal hal tersebut, Anies dan Sandi belum mau mengomentari realisasi janji politiknya itu dan meminta wartawan menunggu jawaban itu usai pelantikannya sebagai gubernur dilakukan.
“Ya, nanti setelah tanggal 16 [Oktober] ya,” kata Anies saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (15/10/2017).
Mantan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ini hanya menjanjikan kepemimpinannya akan melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat. Artinya, kebijakan daerah akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Pusat sama Pemprov [DKI] ada aturan-aturan perundangan, aturan Pemda, aturan pemerintah yang mengatur hubungan pusat dan daerah. Kami akan bekerja berdasarkan aturan-aturan itu,” ujar Anies.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
