Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Pengembang Agung Sedayu Group mengklaim pembangunan kembali Pulau C dan D akan menunggu perintah dari DKI 1. Fakta di lapangan berbicara sebaliknya.

Proyek reklamasi menyimpan seabrek masalah, termasuk mengancam arus pasokan listrik bagi wilayah Jakarta.

Kajian akademis dan penuturan nelayan telah secara terang mengingatkan pemerintahan Jokowi soal bahaya dan kerugian sosial-ekonomi akibat proyek reklamasi.

Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa beberapa saksi. 

Polda Metro Jaya masih menyelidiki selisih NJOP dengan menelusuri prosedur penetapan besarannya guna mengetahui mekanisme di lapangan dengan aturan yang berlaku.

"Akan ada pemeriksaan dua saksi, Kepala BPRD DKI dan Kepala Kantor KJPP," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewengan anggaran negara.

"Sekarang sudah dilakukan. Saat ini tahapnya 25 km membangun tanggul pesisir," katanya.

Ketiga karyawan BPRD DKI itu diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi terhadap penetapan NJOP pulau reklamasi.

Ketiga orang itu akan menjadi saksi untuk mendalami penetapan NJOP yang ditentukan oleh tim appraisal dan BPRD.

NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter persegi yang sebelumnya ditetapkan dianggap terlalu rendah.

Polda Metro Jaya memutuskan menaikkan kasus dugaan korupsi terkait proyek reklamasi Jakarta ke penyidikan. Tapi, polisi belum menetapkan tersangka di kasus ini.

Ombudsman akan meninjau mulai dari perizinan sampai pelaksanaan reklamasi di seluruh Indonesia.

Amien Rais meminta PAN keluar dari kabinet Jokowi-JK apabila proyek reklamasi Teluk Jakarta masih dilanjutkan.

Menteri Luhut enggan berkomentar soal kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta karena menurutnya, itu sudah menjadi tanggung jawab Pemrov DKI.

KSTJ menilai, proses penerbitan HPL dan HGB cacat lantaran tidak adanya dua peraturan daerah yang menjadi dasar dilakukannya reklamasi.

Muslim mengatakan, ada pulau reklamasi yang berpotensi menyumbat penuh aliran sungai dari Jakarta.

Muslim menyatakan adanya kemungkinan pulau yang sudah terbangun untuk dibongkar kembali.

"Untuk mencari jalan yang sudah terlanjur dibangun mempunyai manfaat. Jadi yang disampaikan Pak Wapres itu konsisten dengan yang ada di pikiran Pak Anies dan Bang Sandi," kata Sudirman.

Penyidik Polda Metro Jaya akan membongkar dokumen pembentukan reklamasi yang awalnya muncul pada zaman Presiden Soeharto tahun 1995.