Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Kementerian ATR/BPN dinilai memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sertifikat HGB dan melakukan pencabutan bila menemukan ada kecacatan hukum administratif di penerbitannya.

"Kalau gugat sekarang terkait dengan HGB itu, sudah lewat waktu 90 hari. Pasti gugatannya nanti akan dikalahkan," kata Tigor Hutapea.

Permintaan Anies dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran apa yang sudah dijanjikan kepada pengembang tidak bisa dibatalkan.

Anies Baswedan menerbitkan surat resmi Gubernur DKI Jakarta bernomor 2373/-1.794.2 yang meminta BPN membatalkan penerbitan sertifikat HGB pada pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta.

Pemprov akan menarik kembali seluruh surat-surat yang berkaitan dengan penerbitan HGB pulau-pulau reklamasi.

Ancaman apokaliptik "Jakarta tenggelam" dipakai sebagai dalih untuk mega proyek reklamasi dan 'Giant Sea Wall' Teluk Jakarta.

6 sindrom Jakarta: tekanan ruang, rawan banjir, langka air minum, infrastruktur menua, erosi pantai, aneka ragam hayati raib.

"Akan diperiksa sejauh mana informasinya dan kemudian seluruh persoalan penindakan diserahkan kepada penegak hukum," ungkap Bambang Widjojanto.

KNTI menilai draft RPJMD DKI belum memuat program realisasi janji Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi dan memulihkan lingkungan Teluk Jakarta.

Pengembang pulau reklamasi disengketakan oleh konsumennya sendiri karena tidak ada jaminan proyek terus berlanjut.

Anies menyatakan, draf RZWP3K dan RTRKS Pantura itu harus dikaji untuk disesuaikan dengan kondisi kawasan pesisir Jakarta saat ini.

Kedua draf tersebut baru bisa ditarik setelah DPRD membalas surat Pemprov DKI yang ditandatangani Gubernur DKI Anies Baswedan.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Anies mencabut regulasi, atau rancangannya, yang mendukung reklamasi Jakarta.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi pengembang reklamasi Teluk Jakarta khususnya pulau C dan D.

Menurut Anies, draf Raperda RTRKS harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi kawasan pesisir Jakarta saat ini dan di masa yang akan datang.

Raperda tersebut harus ada terlebih dahulu sebagai landasan penataan wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu yang akan menjadi salah satu destinasi wisata nasional.

Walhi dan 15 nelayan mengajukan gugatan atas penerbitan HBG Pulau D ke PTUN Jakarta karena menilai proses keluarnya perizinan tersebut menyalahi prosedur.

Reklamasi Teluk Jakarta bagi nelayan kelak hanya akan menguntungkan para penguasa.

Penyidik Polda Metro Jaya menilai pajak pembeli untuk Pulau D dianggap merugikan negara. Ombudsman mendalami dugaan maladministrasi atas izin reklamasi.

Pengurukan sisa Pulau G, yang dibangun anak usaha Agung Podomoro Land, hanya menunggu rekayasa teknologi atas aliran air dingin pembangkit listrik PLN Muara Karang.