Indeks Reklamasi Teluk Jakarta

Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi. Nasib 4 pulau yang sudah dibangun akan ditentukan setelah kajian dampak keberadaan rampung.

Anies Baswedan resmi mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta, Selasa (26/9/2018).

"Menurut kami ada salah kaprah oleh pemerintah dalam mengambil celah untuk memasukkan reklamasi ke Perpres 54/2008."

"Net hasilnya digabungkan dua perda itu," kata Darjamuni.

Anies mengatakan bahwa pembentukan TGUPP Bidang Pengelolaan pesisir sudah direncanakan sejak lama.

Apa yang terjadi seminggu kemarin?
Biar nggak ketinggalan, yuk simak
gambar selayang pandangnya.

Gubernur Anies hanya menyegel dan belum melakukan langkah lain terhadap pulau yang sebelumnya sudah pernah disegel di era Gubernur Ahok.

"Tadi apel 500 pasukan lebih di Balai Kota, sekarang kita persiapan mudah-mudahan berjalan lancar."

Penagihan Fasos-Fasum belum dilakukan karena Peraturan Daerah yang menjadi alas hukum pelaksanaan reklamasi belum disahkan oleh DPRD.

Gugatan KSTJ yang dibacakan merupakan yang kedua kalinya di PTUN.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proses reklamasi Teluk Jakarta mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Koalisi aktivis penolak reklamasi Jakarta mengajukan gugatan ulang ke PTUN untuk membatalkan penerbitan HGB Pulau D.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai irit berkomentar soal reklamasi Teluk Jakarta.

Aktivis penolak reklamasi Jakarta melihat ada sejumlah indikasi yang menunjukkan Anies dan Sandiaga enggan menempuh langkah tegas menghentikan proyek tersebut.

Menurut Tigor, reklamasi teluk Jakarta murni hanya menguntungkan pihak swasta.

Dengan demikian, maka gugatan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Walhi tetap dimenangkan oleh pengadilan.

Anies sempat kecewa karena surat tersebut direspons Sofyan dengan mengadakan konferensi Pers, bukan surat resmi.

Anies Baswedan berencana meyakinkan Kementerian ATR/BPN soal sejumlah detail kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat HGB Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah.

Meski Kementerian ATR/BPN menolah mencabut HGB reklamasi Teluk Jalarta, Anies mengatakan belum akan maju ke PTUN.