Indeks Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk transparan soal isu yang beredar bahwa Pemprov DKI telah menerbitkan IMB pulau reklamasi Teluk Jakarta.

M. Taufik menyatakan seharusnya penerbitan IMB bangunan di pulau reklamasi dilakukan setelah penyusunan Raperda Zonasi Pesisir tuntas.

Pertamina menyiapkan opsi membangun Kilang Tuban di lahan reklamasi jika pembebasan tanah warga benar-benar tidak bisa dilakukan. 

Pemprov DKI sudah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

Anggaran sebanyak $80 M sebagian besar akan digunakan untuk membayar tanah seluah 1.000 hektare di dekat Pulau Lantau.

Waisul Kurnia dilaporkan ke polisi karena mengeluhkan pembangunan jembatan penghubung ke pulau reklamasi.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menyatakan aktivitas bisnis food street di Pulau Maju (Pulau D) tidak perlu dipersoalkan. Sebab, aktivitas food street di pulau itu bisa menarik kunjungan warga. 

Anies menyatakan Jakpro bertugas mengelola lahan hasil reklamasi, bukan pulau. Ia mengibaratkan pengelolaan lahan hasil reklamasi oleh Jakpro seperti mengelola tanah kosong. 

Iman, salah satu petugas keamanan di Pulau D Reklamasi menyatakan, sejak sebulan lalu seluruh segel yang terpasang di pulau tersebut telah dicabut.

Pulau-pulau reklamasi akan sepenuhnya mengutamakan kepentingan publik. Setidaknya begitu klaim Anies Baswedan dan perusahaan pelat merah yang ditugasi membangun.

Jakpro bakal mengelola pulau reklamasi dan ditargetkan rampung 10 tahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta, Selasa (26/9/2018).

Perusakan baliho itu diduga dilakukan agar pesan tolak reklamasi Teluk Benoa Bali tak dibaca delegasi IMF dan World Bank.

Penyelundupan narkoba dalam tiang pancang disebut-sebut berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta. Kenyataannya tidak.

Izin proyek reklamasi di Teluk Benoa kedaluwarsa. Masyarakat Bali boleh bernapas lega. Setidaknya untuk sementara.

Penyegelan telah dilakukan sejak era Ahok, namun pengembang tetap melakukan pelanggaran

Gubernur Anies hanya menyegel dan belum melakukan langkah lain terhadap pulau yang sebelumnya sudah pernah disegel di era Gubernur Ahok.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan proses reklamasi Teluk Jakarta mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai irit berkomentar soal reklamasi Teluk Jakarta.

Anies menyatakan rumusan soal langkah penghentian reklamasi tetap akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta yang dibahas setiap tahun.