Indeks Reklamasi

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Jakpro sedang mempersiapkan masterplan pembangunan fasilitas di lahan kontribusi pengembang pulau reklamasi.  

Draf RTRKS Pantura Jakarta mengatur kewajiban bagi pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kewajiban tersebut berupa kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau D alias Pulau Maju.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI mengatakan saat ini tak memiliki waktu untuk melangsungkan pembahasan Raperda draf RZWP3K sehingga kemungkinan akan dibahas anggota DPRD DKI periode baru.

Fraksi PDIP menyebut Anies menyalahi aturan saat menerbitkan IMB kepada pengembang di pulau reklamasi, sementara PKS membela Anies. 

Izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi tidak diumumkan, tapi diklaim Anies Baswedan sudah sesuai prosedur.

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi sebagai bentuk pemanfaatan lahan di pulau tersebut, sedangkan Anies tetap konsisten tak melanjutkan reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk transparan soal isu yang beredar bahwa Pemprov DKI telah menerbitkan IMB pulau reklamasi Teluk Jakarta.

M. Taufik menyatakan seharusnya penerbitan IMB bangunan di pulau reklamasi dilakukan setelah penyusunan Raperda Zonasi Pesisir tuntas.

Pertamina menyiapkan opsi membangun Kilang Tuban di lahan reklamasi jika pembebasan tanah warga benar-benar tidak bisa dilakukan. 

Pemprov DKI sudah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

Anggaran sebanyak $80 M sebagian besar akan digunakan untuk membayar tanah seluah 1.000 hektare di dekat Pulau Lantau.

Waisul Kurnia dilaporkan ke polisi karena mengeluhkan pembangunan jembatan penghubung ke pulau reklamasi.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menyatakan aktivitas bisnis food street di Pulau Maju (Pulau D) tidak perlu dipersoalkan. Sebab, aktivitas food street di pulau itu bisa menarik kunjungan warga. 

Anies menyatakan Jakpro bertugas mengelola lahan hasil reklamasi, bukan pulau. Ia mengibaratkan pengelolaan lahan hasil reklamasi oleh Jakpro seperti mengelola tanah kosong. 

Iman, salah satu petugas keamanan di Pulau D Reklamasi menyatakan, sejak sebulan lalu seluruh segel yang terpasang di pulau tersebut telah dicabut.

Pulau-pulau reklamasi akan sepenuhnya mengutamakan kepentingan publik. Setidaknya begitu klaim Anies Baswedan dan perusahaan pelat merah yang ditugasi membangun.

Jakpro bakal mengelola pulau reklamasi dan ditargetkan rampung 10 tahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta, Selasa (26/9/2018).