Indeks Reklamasi

Pemprov DKI Jakarta dinggap tak punya argumen yang cukup kuat dalam kasus reklamasi Pulau H.

LBH Jakarta mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim yang terlibat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

LBH Jakarta menyayangkan hakim PTUN yang tidak melibatkan nelayan dalam kasus reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan merangkul warga terdampak reklamasi dalam proses banding atas putusan PTUN Jakarta.

Anies mengatakan akan terus melakukan upaya hukum untuk menghentikan reklamasi Pulau H.

Pemprov DKI Jakarta akan menempuh banding terhadap putusan PTUN Jakarta yang memenangkan PT Taman Harapan Indah, selaku pengembang reklamasi.

Pemprov DKI Jakarta berencana melaksanakan upacara 17 Agustus mendatang di salah satu pulau bekas proyek reklamasi, yang saat ini telah diubah nama menjadi Pantai Maju. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diancam akan dibunuh oleh seseorang dalam sebuah video yang telah viral di internet.

Saat ini banyak nelayan yang masih bisa bertahan hidup bergantung oleh wilayah pesisir, namun hal tersebut akan hilang saat ada pembangunan yang merusak ekosistem laut.

KPK menemukan penggunaan kode berupa kata "ikan," "daun," dan "kepiting" dalam komunikasi terkait pemberian suap dan gratifikasi yang diterima Gubernur Kepri. 

OTT KPK diduga terkait perizinan reklamasi di Kepulauan Riau.

Reklamasi pantai Tanjung Pandan Belitung telah merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut.

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Dalam Raperda RZWP3K DKI Jakarta terdapat klausul penyebutan zona pemukiman non-nelayan di sekitar pulau reklamasi.

Menurut Iwan salah satu nelayan di Teluk Jakarta pemberian IMB itu justru menandakan bahwa Anies tak berpihak pada rakyat.

Wapres JK menilai penerbitan IMB untuk ratusan gedung di pulau reklamasi merupakan kebijakan yang realistis.

Anies mengakui IMB pulau reklamasi bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RDTR dan RTRW.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono berpendapat revisi Perda RTRW dan RDTR tidak bisa dilakukan untuk melegitimasi penerbitan IMB pulau reklamasi.

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja.