Indeks Reklamasi

Saat ini banyak nelayan yang masih bisa bertahan hidup bergantung oleh wilayah pesisir, namun hal tersebut akan hilang saat ada pembangunan yang merusak ekosistem laut.

KPK menemukan penggunaan kode berupa kata "ikan," "daun," dan "kepiting" dalam komunikasi terkait pemberian suap dan gratifikasi yang diterima Gubernur Kepri. 

OTT KPK diduga terkait perizinan reklamasi di Kepulauan Riau.

Reklamasi pantai Tanjung Pandan Belitung telah merusak mangrove dan menghambat akses masyarakat ke laut.

Susan Herawati menyatakan seharusnya Anies mengizinkan masyarakat mengelola pulau reklamasi untuk menjadi hutan bakau, dan bukan malah menerbitkan IMB.

Dalam Raperda RZWP3K DKI Jakarta terdapat klausul penyebutan zona pemukiman non-nelayan di sekitar pulau reklamasi.

Menurut Iwan salah satu nelayan di Teluk Jakarta pemberian IMB itu justru menandakan bahwa Anies tak berpihak pada rakyat.

Wapres JK menilai penerbitan IMB untuk ratusan gedung di pulau reklamasi merupakan kebijakan yang realistis.

Anies mengakui IMB pulau reklamasi bisa dicabut jika tidak sesuai dengan aturan dalam Perda RDTR dan RTRW.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono berpendapat revisi Perda RTRW dan RDTR tidak bisa dilakukan untuk melegitimasi penerbitan IMB pulau reklamasi.

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja. 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menilai penerbitan IMB menunjukkan komitmen Gubernur Anies Baswedan dalam menghentikan reklamasi lemah. 

Jakpro sedang mempersiapkan masterplan pembangunan fasilitas di lahan kontribusi pengembang pulau reklamasi.  

Draf RTRKS Pantura Jakarta mengatur kewajiban bagi pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kewajiban tersebut berupa kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau D alias Pulau Maju.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI mengatakan saat ini tak memiliki waktu untuk melangsungkan pembahasan Raperda draf RZWP3K sehingga kemungkinan akan dibahas anggota DPRD DKI periode baru.

Fraksi PDIP menyebut Anies menyalahi aturan saat menerbitkan IMB kepada pengembang di pulau reklamasi, sementara PKS membela Anies. 

Izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi tidak diumumkan, tapi diklaim Anies Baswedan sudah sesuai prosedur.

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi sebagai bentuk pemanfaatan lahan di pulau tersebut, sedangkan Anies tetap konsisten tak melanjutkan reklamasi.