Indeks Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 November 2019 tercatat sebesar 1.312,4 triliun atau 73,5 persen dari target.

Legatum Institute (LI) menyatakan jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia terbanyak di antara negara dunia terutama ASEAN. Riset LI mendapati ada 43 jenis pajak yang harus dibayarkan dalam setahun.

Shortfall pajak tahun ini diprediksi di kisaran Rp160-Rp170 triliun atau lebih besar dari proyeksi DJP

Ditjen Pajak menyiapkan sejumlah strategi untuk mengerek penerimaan pajak agar shortfall pada tahun ini tidak terlampau besar. 

Peneliti fiskal CORE Yusuf Rendy menilai melambatnya penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPn) belum tentu disebabkan karena restitusi.

HIPMI Tax Center memperkirakan penerimaan pajak tahun 2019 kembali shortfall karena pemerintah mematok target yang terlampau tinggi. 

Penyebab utama penerimaan pajak pada Februari 2019 hanya sebesar Rp160,85 triliun atau 4,66 persen adalah pertumbuhan PPN yang minus 10,4 persen di bulan lalu.

Yustinus Prastowo menyampaikan pemerintah harusnya bisa menggenjot pajak di sektor non-migas tahun ini.

Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 16,77 persen secara year on year (yoy).

Realisasi penerimaan pajak DKI pada September 2017 lebih tinggi ketimbang September 2018.

Ditjen Pajak akan menyederhanakan registrasi dan memperluas tempat pelayanan, perluasan cakupan e-filling, serta kemudahan dalam restitusi.

Penerimaan perpajakan telah mencapai 53,41 persen dari target sebesar Rp1.424 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2018.

Pejabat Kementerian Keuangan mengakui rencana pembatasan impor 500 komoditas bisa berdampak terhadap penerimaan pajak.

Di tengah kinerja penerimaan pajak yang belum capai target, wacana mengenakan pajak laba ditahan sempat muncul, dan ditanggapi negatif pengusaha.

Realisasi di beberapa sektor pajak yang tahun sebelumnya mengalami peningkatan justru menurun di tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan penerimaan pajak tersebut ditopang oleh pertumbuhan PPN sebesar 15,03 persen dan PPh nonmigas sebesar 8,36 persen.

Sri Mulyani menilai realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I 2018 menunjukkan perkembangan positif dan mengindikasikan peningkatan kinerja perekonomian.

DJP memenuhi 89,68 persen target penerimaan mereka dalam APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp1.283,57 triliun.

Selain karena cenderung mengarah pada tindak pemerasan maupun pemaksaan, menurut Sri Mulyani, praktik ijon juga tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Pemerintah akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.