Indeks Realisasi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari APBN 2025 yang ditarget sebesar Rp2.189,3 triliun per 31 Desember 2025.

Realisasi ini setara 25,4 persen dari target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Kenaikan penerimaan pajak didorong berbagai program reformasi perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp688,15 triliun sampai akhir April 2023.

Hingga pertengahan Desember 2022, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.634,4 triliun atau 110,06 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun.

Pajak transaksi perdagangan aset kripto berlaku sejak 1 Mei 2022 dan sudah dilaporkan per Juni 2022.

Penerimaan pajak sepanjang Januari-September 2022 mencapai Rp1.310 triliun atau 88,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Agustus ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari pinjaman online (pinjol) mencapai Rp83,15 miliar hingga Juli 2022.

Pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia.

Sri Mulyani sebut, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan hingga 41,36 persen pada kuartal 1 2022 dibandingkan periode sama tahun lalu.

Penerimaan pajak per 26 Desember capai Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target APBN 2021. Sri Mulyani sebut sebagai sejarah.

Penerimaan pajak Indonesia per November 2020 hanya terealisasi Rp925,3 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak hingga Oktober 2020 mengalami kontraksi. Salah satu penyebabnya yakni insentif dari program PEN.

Penerimaan pajak pada September 2020 hanya Rp750,6 triliun atau setara 62,6 persen dari target Rp1.198,8 triliun.

Pengetatan PSBB Jakarta pada September 2020 membuat realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan per September 2020 lebih buruk dari Agustus 2020.

Penerimaan negara hanya terealisasi Rp1.034,1 triliun atau turun hingga 13,1% dari 2019 akibat penerimaan pajak turun.

Sri Mulyani bilang realisasi pajak per Juli hanya Rp601,9 triliun atau 50,2% dari target Rp1.198,8 triliun sesuai Perpres 72/2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan batas maksimum restitusi pajak telah dinaikkan ke angka Rp5 miliar.

Menkeu Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa pemerintah tak pernah menetapkan target pajak berdasarkan realisasi di tahun sebelumnya.