Indeks Rapbd Dki Jakarta

Anies menyebutkan secara prinsip anggaran semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah ditetapkan.

Pada 2019, rancangan APBD DKI diproyeksikan meningkatkan sebesar Rp4,1 triliun dibandingkan APBD 2018.

Belanja langsung meningkat sebesar Rp841,94 miliar, dari yang sebelumnya Rp40,17 triliun menjadi Rp41,01 triliun.

DPRD DKI mencoret usulan anggaran untuk OK OCE senilai Rp3,9 miliar, karena tidak termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Dana hibah sebesar Rp367 miliar dari APBD DKI 2018 diperuntukkan untuk guru swasta melalui organisasi profesi, PGRI.

Penambahan itu terjadi lantaran adanya peningkatan deviden dari beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada triwulan akhir 2018.

Pemberian bantuan keuangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2027 Tahun 2017.

Alih-alih bersikap kritis DPRD malah dinilai berusaha mencari keuntungan dari RAPBD.

Banggar DPRD DKI memutuskan hapus anggaran hibah untuk untuk Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta Rp 739 juta dan Paguyuban Werdatama Jaya Rp 2,1 miliar.

Anies-Sandi punya kewenangan buat mengubah anggaran yang dianggap tidak penting.

Rapat pembahasan RAPBD DKI 2018 hari ini menyepakati penghapusan rencana alokasi dana perbaikan kolam air mancur di kompleks Gedung DPRD DKI yang senilai Rp620 juta.

Anggaran untuk rehabilitasi air mancur DPRD muncul dalam RAPBD sebesar Rp620 juta dalam pos kegiatan Sekretariat Dewan.

Anies-Sandi tidak dilibatkan di awal perencanaan RAPBD, namun mereka punya otoritas melakukan perubahan saat draf ketiga RAPBD diperbaiki setelah pelantikan.

Anggaran hibah sebesar Rp1 miliar untuk Menwa Jayakarta dan Laskar Merah Putih Rp500 juta menuai protes. Bagaimana cara dua organisasi ini mendapatkan kucuran dana dari APBD DKI?

Anggaran jauh lebih kecil dari yang diajukan dalam draft KUA-PPAS Penyempurnaan, sebesar Rp379 miliar.

Jumlah anggota dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 tentang TGUPP.

Anggota DPRD DKI Jakarta berkilah kenaikan RAPBD agar kinerja mereka lebih maksimal.

RAPBD ini dibagi menjadi tiga tahap mulai dari RKPD Finalisasi Sinkronisasi, KUA-PPAS Penyempurnaan, dan KUA-PPAS Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD.

Rancangan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak wajar dan tak sesuai aturan.

Febri menyatakan, apabila masyarakat menemukan dugaan tindak pidana korupsi, maka mereka bisa melaporkannya kepada KPK.