tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berhati-hati dengan celah korupsi yang terjadi, selama ini.
"Sekarang dalam tahap untuk menyusun anggaran 2020. Saya mengingatkan hati-hati dengan area rawan korupsi yang berkaitan dengan dana hibah, bansos, perizinan, retribusi, pajak daerah dan jual beli jabatan," ujar Tjahjo saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).
Menurutnya, pengentasan tersebut harus menjadi komitmen bersama demi mewujudkan pelayanan yang transparan, sehingga dampaknya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga berpesan agar DPRD DKI Jakarta mampu menyerap aspirasi dan permasalahan sehari-hari masyarakat dengan baik. Sebab, sebagaimana UU No.23/2014, posisi DPRD merupakan mitra sejajar dengan kepala daerah.
Begitu juga dengan Pemprov DKI Jakarta, ia berharap, mampu memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun pemerintahan ke arah yang lebih baik.
"Untuk memberikan dukungan semakin efektif dan mempercepat reformasi birokrasi dan pemerintah daerah, seluruh lapisan masyarakat, saya yakin dapat memberikan Indonesia yang mandiri dan berazaskan gotong-royong," tuturnya.
Selain itu, Mendagri juga memberikan ucapan selamat kepada Jakarta yang memasuki usia ke-492. Rapat tersebut turut pula dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran DPRD DKI Jakarta.
"Selamat kepada seluruh, rakyat Jakarta, selamat hari jadi provinsi DKI Jakarta, ini Tuhan Yang Maha Esa memberkahi upaya kita bersama untuk Nusa dan bangsa," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
