Indeks Radikalisme

BNPT menyebut Khilafatul Muslimin memiliki kemiripan gerakan dengan NII dan JI.

Setara Institute meminta BPIP dan BNPT tidak melakukan kerja-kerja seremonial untuk mencegah radikalisme dan intoleransi.

Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.

Polri masih menyelidiki afiliasi Khilafatul Muslimin dengan kelompok radikal lainnya.

Menurut BNPT, Abdul Qadir Baraja adalah tokoh ideologis terkait ide khilafah. Proses dialog untuk deradikalisasi akan terasa sangat sulit.

Khilafatul Muslimin dinilai melakukan eufimisme atau pelembutan terhadap istilah-istilah sensitif seperti khilafah, jihad, dan lain-lain.

Densus 88 mengingatkan warga untuk tidak bergabung dengan Khilafatul Muslimin. Jika berani bergabung maka akan berhadapan dengan hukum.

Ditangkapnya mahasiswa Universitas Brawijaya oleh Densus 88 membuat BNPT akan meningkatkan program pencegahan penyebaran paham radikal.

KSP ingin penjabat kepala daerah bisa aktif menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Pandangan komunisme dan radikalisme bisa saja bangkit apabila terjadi ketidakadilan dan kemerosotan moral.

Ketua DMI Jusuf Kalla meminta BNPT merespons terkait temuan data BNPT bahwa 198 pondok pesantren diduga terafiliasi jaringan terorisme.

Sekelompok 'alumni ITB' melaporkan Din Syamsuddin dan mereka diabaikan.

Din Syamsuddin diadukan kepada pemerintah terkait isu radikalisme. Pemerintah membela Din.

Sejak didirikan pada 1998, FPI berkali-kali melakukan vigilantisme & kekerasan. Kepulangan Rizieq membuatnya bangkit kembali.

Jokowi dianggap salah menafsirkan pernyataan Macron. Sikap demikian dianggap agar tetap tampak populis dan demi kepentingan dalam negeri.

PDIP bersikukuh menggolkan RUU HIP. Kekhawatiran yang merebak: Pancasila dijadikan alat politik.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mendeteksi masifnya penyebaran paham radikal yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan di balik sel AH mengenal tokoh JAD Jawa Timur yang juga mendekam di sana.

Peneliti ICJR Ari Pramuditya merujuk pada Kovensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia 1996, pemerintah seharusnya memulangkan seluruh anak-anak dari WNI eks ISIS itu.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius meluruskan informasi soal pemulangan WNI eks ISIS. Saat ini, baru 100 dari 600-an WNI teridentifikasi sebagai WNI.