Indeks Radikalisme

Sekelompok 'alumni ITB' melaporkan Din Syamsuddin dan mereka diabaikan.

Din Syamsuddin diadukan kepada pemerintah terkait isu radikalisme. Pemerintah membela Din.

Sejak didirikan pada 1998, FPI berkali-kali melakukan vigilantisme & kekerasan. Kepulangan Rizieq membuatnya bangkit kembali.

Jokowi dianggap salah menafsirkan pernyataan Macron. Sikap demikian dianggap agar tetap tampak populis dan demi kepentingan dalam negeri.

PDIP bersikukuh menggolkan RUU HIP. Kekhawatiran yang merebak: Pancasila dijadikan alat politik.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mendeteksi masifnya penyebaran paham radikal yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan di balik sel AH mengenal tokoh JAD Jawa Timur yang juga mendekam di sana.

Peneliti ICJR Ari Pramuditya merujuk pada Kovensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia 1996, pemerintah seharusnya memulangkan seluruh anak-anak dari WNI eks ISIS itu.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius meluruskan informasi soal pemulangan WNI eks ISIS. Saat ini, baru 100 dari 600-an WNI teridentifikasi sebagai WNI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS.

Polri merespons rencana pemerintah memulangkan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia.

Menag Fachrul Razi mengatakan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah akan terus dijalankan dan beriringan dengan upaya moderasi.

Para stafsus milenial dibayar untuk pekerjaan yang sulit diukur pencapaiannya: membumikan Pancasila.

Menteri BUMN Erick Thohir menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membahas masalah radikalisme di tubuh BUMN.

Jika ada orang Islam kehilangan cinta kasih, jangan lalu ambil kesimpulan bahwa Islam tak mengajarkan cinta kasih.

Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) memprotes definisi homeschooling yang digunakan dalam riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM UIN).

PPIM UIN menyatakan tidak mengeneralisir bahwa semua homeschooling terpapar radikalisme.

Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) khawatir masyarakat akan men-generalisir homescholing untuk penyebaran radikalisme.

Alasan Rektor Unej memecat Akhmad Taufiq karena dinilai melanggar sumpah jabatan untuk tidak mempublikasikan data hasil pemetaan radikalisme mahasiswa Unej kepada publik.

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN yang telah disetujui 11 Kementerian dan Lembaga Negara pada 12 November 2019.