Indeks Radikalisme

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya mendeteksi masifnya penyebaran paham radikal yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan di balik sel AH mengenal tokoh JAD Jawa Timur yang juga mendekam di sana.

Peneliti ICJR Ari Pramuditya merujuk pada Kovensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia 1996, pemerintah seharusnya memulangkan seluruh anak-anak dari WNI eks ISIS itu.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius meluruskan informasi soal pemulangan WNI eks ISIS. Saat ini, baru 100 dari 600-an WNI teridentifikasi sebagai WNI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS.

Polri merespons rencana pemerintah memulangkan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia.

Menag Fachrul Razi mengatakan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah akan terus dijalankan dan beriringan dengan upaya moderasi.

Para stafsus milenial dibayar untuk pekerjaan yang sulit diukur pencapaiannya: membumikan Pancasila.

Menteri BUMN Erick Thohir menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membahas masalah radikalisme di tubuh BUMN.

Jika ada orang Islam kehilangan cinta kasih, jangan lalu ambil kesimpulan bahwa Islam tak mengajarkan cinta kasih.

Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) memprotes definisi homeschooling yang digunakan dalam riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM UIN).

PPIM UIN menyatakan tidak mengeneralisir bahwa semua homeschooling terpapar radikalisme.

Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) khawatir masyarakat akan men-generalisir homescholing untuk penyebaran radikalisme.

Alasan Rektor Unej memecat Akhmad Taufiq karena dinilai melanggar sumpah jabatan untuk tidak mempublikasikan data hasil pemetaan radikalisme mahasiswa Unej kepada publik.

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN yang telah disetujui 11 Kementerian dan Lembaga Negara pada 12 November 2019.

Direktur Utama Kratakau Steel Silmy Karim, mengatakan perusahaannya bakal melakukan tindakan pencegahan agar karyawannya tak ada yang terpapar radikalisme.

Aturan mengadu PNS yang "terpapar radikalisme" dinilai belum jelas dan berpotensi jadi aturan karet serta rawan disalahgunakan.

Total populasi penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta yang menjadi pengguna media sosial mencapai 130 juta orang.

Ada sejumlah kriteria Kementerian Agama untuk buku-buku pendidikan agama Islam yang lolos diedarkan ke sekolah.

KemenPAN-RB berharap Kementerian/Lembaga yang membuka lowongan CPNS untuk memantau media sosial CPNS.