Indeks Putusan Mk

Hariyadi klaim keputusan MK soal UU Cipta Kerja tidak berdampak serius pada kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia.

Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.

Kesimpulan MK, berdasarkan fakta persidangan: terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan.

Gerindra merespons soal putusan MK terkait pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD tidak bisa dipisah satu sama lain dan akan tetap digelar serentak.

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.

KPK berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus bahwa eks terpidana kasus korupsi dilarang langsung ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020).

Pria berinisial TFQ (47) asal Bima ditangkap di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2019) akibat menyebarkan berita hoaks MK karena tak puas dengan hasil putusan sengketa Pilpres 2019.

Kubu Jokowi terbuka untuk berekonsiliasi dengan pihak Prabowo dan pendukungnya.

KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat. 

“Tidak tahu ada apa [di MK]. Memangnya MKnya di mana?”

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

Mahkamah menilai dalil soal penyalahgunaan APBN tidak beralasan menurut hukum.

BW menilai MK masih berpihak terhadap keadilan prosedural, dan bukan keadilan substansial. Meski demikian, BW mengapresiasi tiga hal dalam putusan MK.  

Majelis Hakim MK menilai Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga tidak bisa membuktikan tuduhan soal ketidaknetralan aparat negara di Pilpres 2019.

Bambang Widjojanto dan semua anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 02 akan menemui Prabowo dan Sandiaga pada malam ini. 

Majelis Hakim menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga terkait keberadaan DPT siluman tidak beralasan, berdasar hukum.