Indeks Putusan Mk

Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Jokowi menuai polemik. Sejumlah pasal di Perppu pun menjadi sorotan.

Demokrat menilai perlu ada aturan yang ketat dalam pengawasan partai politik agar tidak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk maju berpolitik.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Jokowi harus mewaspadai konflik kepentingan dan pengarahan sumber daya untuk pemenangan pencalonan.

Jokowi mengingatkan para menteri untuk tetap fokus bekerja meski akan maju di Pilpres 2024.

Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari posisi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan putusan MK soal uji materi masa jabatan hakim konstitusi.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja tak juga mengendurkan semangat pemerintah mengakomodasi kepentingan investor dibanding masyarakat luas.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.

Hariyadi klaim keputusan MK soal UU Cipta Kerja tidak berdampak serius pada kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia.

Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak tegas dan menggantung serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.

Kesimpulan MK, berdasarkan fakta persidangan: terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan.

Gerindra merespons soal putusan MK terkait pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD tidak bisa dipisah satu sama lain dan akan tetap digelar serentak.

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.