Indeks Putusan Mk

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Ada tiga skenario yang sudah disiapkan oleh KPU, pertama adalah permohonan ditolak dan KPU harus mengukuhkan paslon terpilih sebelumnya yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019.

Majelis hakim MK menilai bukti video soal peristiwa pembukaan kotak suara di lahan parkir sebuah minimarket, yang diajukan kubu Prabowo-Sandi, diragukan validitasnya.

Keyakinan kuasa hukum KPU itu karena didasari pembuktian yang lemah dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Zainut Tauhid menyatakan Ma'ruf Amin sudah siap menerima apa pun keputusan MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. 

Sembilan hakim konstitusi akan membacakan putusan sengketa pilpres hari ini (27/6/2019) pukul 12.30 WIB.

Apa yang diputus hakim MK hari ini sifatnya final dan mengikat. Tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan siapa pun untuk menggugurkannya.

Moeldoko mengatakan terdapat kelompok yang tidak suka jika Jokowi-Ma'ruf melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. 

Yayasan Auriga Nusantara menyayangkan putusan MK yang menolak uji materi UU TPPU dengan alasan para pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

Putusan MK: bila diikuti dua paslon, pilpres hanya berlaku satu putaran dengan suara terbanyak yang berhak dilantik secara resmi oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang (OSO).

Viryan memaparkan PKPU yang akan direvisi diantaranya PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Ditjen Dukcapil Kemendagri meminta masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP segera melakukan rekam e-KTP untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Soal penambahan waktu hitung suara 12 jam, KPU merespons akan menghitung suara tanpa mengunakan waktu tambahan.

MK melarang pengendara menggunakan Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Seluruh stakeholder terkait akan membahas bagaimana implementasi pelarangan GPS tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan kendaraan bermotor menggunakan Global Positioning System (GPS) dinilai tidak memperhatikan kondisi kekinian.

Komnas Perempuan menganggap putusan MK dalam perkara uji materi UU Perkawinan bisa menekan angka pernikahan anak. Oleh karena itu, implementasi putusan itu penting untuk dikawal. 

PSI mendukung putusan MK soal usia perkawinan perempuan di Indonesia dinaikkan, dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi minimal 18 tahun.

Go-Jek tidak mempersoalkan rekomendasi Kemenhub yang meminta ojek online diatur oleh pemda melalui pembentukan Perda.