Indeks Putusan Mk

KPU menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sudah final dan mengikat. 

“Tidak tahu ada apa [di MK]. Memangnya MKnya di mana?”

Majelis Hakim MK menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga yang meminta Cawapres 01 Ma'ruf Amin didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019.

Majelis Hakim MK menilai dalil kubu Prabowo-Sandi, bahwa perolehan suara paslon 02 sebanyak 0 di sekitar 5.268 TPS adalah mustahil terjadi, tidak terbukti.

Mahkamah menilai dalil soal penyalahgunaan APBN tidak beralasan menurut hukum.

BW menilai MK masih berpihak terhadap keadilan prosedural, dan bukan keadilan substansial. Meski demikian, BW mengapresiasi tiga hal dalam putusan MK.  

Majelis Hakim MK menilai Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga tidak bisa membuktikan tuduhan soal ketidaknetralan aparat negara di Pilpres 2019.

Bambang Widjojanto dan semua anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 02 akan menemui Prabowo dan Sandiaga pada malam ini. 

Majelis Hakim menilai dalil kubu Prabowo-Sandiaga terkait keberadaan DPT siluman tidak beralasan, berdasar hukum.

Majelis Hakim MK menilai keberadaan salah satu kotak suara yang dikunci dengan kabel ties di Bekasi bukan bukti kecurangan dalam Pilpres 2019. 

Ada tiga skenario yang sudah disiapkan oleh KPU, pertama adalah permohonan ditolak dan KPU harus mengukuhkan paslon terpilih sebelumnya yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019.

Majelis hakim MK menilai bukti video soal peristiwa pembukaan kotak suara di lahan parkir sebuah minimarket, yang diajukan kubu Prabowo-Sandi, diragukan validitasnya.

Keyakinan kuasa hukum KPU itu karena didasari pembuktian yang lemah dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Zainut Tauhid menyatakan Ma'ruf Amin sudah siap menerima apa pun keputusan MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019. 

Sembilan hakim konstitusi akan membacakan putusan sengketa pilpres hari ini (27/6/2019) pukul 12.30 WIB.

Apa yang diputus hakim MK hari ini sifatnya final dan mengikat. Tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan siapa pun untuk menggugurkannya.

Moeldoko mengatakan terdapat kelompok yang tidak suka jika Jokowi-Ma'ruf melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. 

Yayasan Auriga Nusantara menyayangkan putusan MK yang menolak uji materi UU TPPU dengan alasan para pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat.

Putusan MK: bila diikuti dua paslon, pilpres hanya berlaku satu putaran dengan suara terbanyak yang berhak dilantik secara resmi oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Mahkamah Agung (MA) RI menegaskan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang (OSO).