Indeks Putusan Mk

Viryan memaparkan PKPU yang akan direvisi diantaranya PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang penghitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Ditjen Dukcapil Kemendagri meminta masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP segera melakukan rekam e-KTP untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Soal penambahan waktu hitung suara 12 jam, KPU merespons akan menghitung suara tanpa mengunakan waktu tambahan.

MK melarang pengendara menggunakan Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Seluruh stakeholder terkait akan membahas bagaimana implementasi pelarangan GPS tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan kendaraan bermotor menggunakan Global Positioning System (GPS) dinilai tidak memperhatikan kondisi kekinian.

Komnas Perempuan menganggap putusan MK dalam perkara uji materi UU Perkawinan bisa menekan angka pernikahan anak. Oleh karena itu, implementasi putusan itu penting untuk dikawal. 

PSI mendukung putusan MK soal usia perkawinan perempuan di Indonesia dinaikkan, dari yang sebelumnya 16 tahun menjadi minimal 18 tahun.

Go-Jek tidak mempersoalkan rekomendasi Kemenhub yang meminta ojek online diatur oleh pemda melalui pembentukan Perda.

"Apapun keputusan MK pasti akan kami hormati dan kami laksanakan," kata Ketua DPR  Bambang Soesatyo.

Wapres JK mengaku tidak risau dengan putusan MK yang menolak uji materi 2 pasal di UU Pemilu terkait syarat pencalonan di Pilpres 2019.

Anwar Usman resmi terpilih jadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru menggantikan Arief Hidayat. Ia punya segudang pengalaman, termasuk rekam jejak kontroversial.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Pemerintah diminta untuk mendukung kinerja KPU dan menerima konsekuensi atas putusan MK.

Perppu bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kebingungan KPU pasca-putusan MK terkait verifikasi partai politik, menurut Wapres Jusuf Kalla.

Putusan MK soal Presidential Threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

KPU akan segera berkonsultasi dengan DPR membahas implikasi putusan MK yang mewajibkan semua parpol, termasuk peserta pemilu 2014, menjalani verifikasi faktual untuk lolos pemilu 2019.

Putusan MK menyatakan semua partai politik calon peserta pemilu 2019, termasuk yang sudah pernah ikut di pemilu 2014 dan saat ini memiliki kursi di DPR, tetap harus menjalani verifikasi faktual.

Ketika negara menyeberangi batas dengan mengurus iman dan kepercayaan warganya.