Indeks Putusan Mk

"Apapun keputusan MK pasti akan kami hormati dan kami laksanakan," kata Ketua DPR  Bambang Soesatyo.

Wapres JK mengaku tidak risau dengan putusan MK yang menolak uji materi 2 pasal di UU Pemilu terkait syarat pencalonan di Pilpres 2019.

Anwar Usman resmi terpilih jadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru menggantikan Arief Hidayat. Ia punya segudang pengalaman, termasuk rekam jejak kontroversial.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

KPK menilai putusan MK yang menganggap Komisi Antirasuah termasuk dalam bagian lembaga eksekutif berkebalikan dengan empat putusan Mahkamah lainnya.

Pemerintah diminta untuk mendukung kinerja KPU dan menerima konsekuensi atas putusan MK.

Perppu bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kebingungan KPU pasca-putusan MK terkait verifikasi partai politik, menurut Wapres Jusuf Kalla.

Putusan MK soal Presidential Threshold membuat peta politik pada Pilpres 2019 tidak akan berubah banyak dibanding 2014.

KPU akan segera berkonsultasi dengan DPR membahas implikasi putusan MK yang mewajibkan semua parpol, termasuk peserta pemilu 2014, menjalani verifikasi faktual untuk lolos pemilu 2019.

Putusan MK menyatakan semua partai politik calon peserta pemilu 2019, termasuk yang sudah pernah ikut di pemilu 2014 dan saat ini memiliki kursi di DPR, tetap harus menjalani verifikasi faktual.

Ketika negara menyeberangi batas dengan mengurus iman dan kepercayaan warganya.

MUI mempertanyakan putusan MK yang menolak kriminalisasi terhadap LGBT dan hubungan di luar nikah.

KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan memastikan putusan MK ini dapat berjalan di semua perusahaan.

Dalam putusan MK soal LGBT dan perzinaan, ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

"Jadi buatkan KTP khusus buat mereka dengan ada pencantuman aliran kepercayaan," kata Ma`aruf.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Hakim MK Anwar Usman.

Djan Faridz memandang Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan implikasi keputusan tersebut di masyarakat.

Bagi PBNU putusan MK merupakan medan dakwah.

Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui pemerintah Indonesia.

Awiek beralasan, putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan menuliskan aliran mereka di kolom agama KTP bisa berakibat konflik horizontal.