Indeks Putusan Mk

Menurut Denny Indrayana perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini bisa menjadikan KPK sebagai kawan untuk menundukkan lawan politik di Pilpres 2024.

DPR dan pemerintah yang saat ini sedang membahas RUU Perubahan keempat UU MK akan menyesuaikan masa jabatan hakim MK menjadi lima tahun.

Putusan MK tak memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saja, tetapi juga pada Dewan Pengawas KPK.

Jokowi mengakui pemerintah tidak selalu sepakat dengan putusan MK namun tetap patuh dan menghormatinya.

Presiden Jokowi berharap agar MK bisa memberikan kualitas putusan yang baik pada saat pemilu serentak 2024.

MK menilai pokok permohonan pasal penghinaan presiden yang diajukan pemohon prematur karena KUHP terbaru belum berlaku saat ini.

Majelis hakim MK belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait aturan tentang masa jabatan presiden.

KPU segera membuat PKPU melarang eks terpidana 5 tahun penjara dan atau di bawahnya untuk menjadi caleg DPD.

Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Jokowi menuai polemik. Sejumlah pasal di Perppu pun menjadi sorotan.

Demokrat menilai perlu ada aturan yang ketat dalam pengawasan partai politik agar tidak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk maju berpolitik.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Feri sebut MK tidak menyatakan pasal per pasal yang inkonstitusional, tapi seluruh UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Jokowi harus mewaspadai konflik kepentingan dan pengarahan sumber daya untuk pemenangan pencalonan.

Jokowi mengingatkan para menteri untuk tetap fokus bekerja meski akan maju di Pilpres 2024.

Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari posisi ketua dan wakil ketua MK, sesuai dengan putusan MK soal uji materi masa jabatan hakim konstitusi.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Walhi menilai implikasi dari Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 membuat proyek strategis nasional (PSN) dihentikan, termasuk proyek Bendungan Bener.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja tak juga mengendurkan semangat pemerintah mengakomodasi kepentingan investor dibanding masyarakat luas.

Putusan MK soal UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas sehingga UU Omnibus Law yang cacat formil ini masih diberlakukan.