Indeks Putusan Mahkamah Agung

Pemprov DKI Jakarta menyatakan sedang melakukan proses ganti rugi terkait kasus penggusuran 473 rumah warga Petamburan pada tahun 1997.

Kuasa Andika Surrachman, Boris Tampubolong menunggu salinan putusan kasasi kasus bos First Travel.

Kuasa hukum Baiq Nuril berencana membawa kasus yang dialami kliennya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Langkah itu diharapkan bisa membuat mantan atasan Nuril mendapat sanksi etik. 

PAM Jaya menyatakan siap menjalankan keputusan Gubernur Anies Baswedan tentang penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum masih membahas kelanjutan putusan MA terkait pengehentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Hidayat Nur Wahid enggan berkomentar terkait kewajiban PKS untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar ke Fahri Hamzah usai putusan MA memenangkan gugatan Fahri atas PKS.

Keputusan soal nasib OSO kemungkinan akan diumumkan KPU besok.

Majelis hakim MA menolak pengajuan kasasi Buni Yani. Putusan MA tersebut diketok pada 22 November 2018. 

MA membuat putusan terkait uji materi yang dilayangkan Ketua Hanura Oesman Sapta, tapi putusannya bertentangan dengan putusan MK.

MA mengabulkan uji materi Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebabkan paralegal tak bisa memberikan bantuan hukum di persidangan.

Putusan Effendi Muchtar dalam sidang praperadilan kasus Bank Century dinilai sudah memberikan kejelasan terhadap status hukum pihak-pihak yang tersangkut perkara tersebut.

"Pemilihan ini digelar untuk menggantikan posisi Wakil Ketua sebelumnya, Bapak Suwardi yang pensiun pada Juni 2017."

Mahkamah Agung diminta menggelar persidangan secara terbuka sebagaimana Mahkamah Konstitusi.

Pemprov DKI belum mengeluarkan aturan baru, YLKI tekankan pentingnya fasilitas transportasi publik.

YLKI menilai putusa MA yang membatalkan larangan sepeda motor melintas di Jalan Mh Thamrin-Medan Merdaka Barat tidak memperhatikan aspek manajemen transportasi publik.

Tim dibentuk untuk mengatasi masalah rusun dan air setelah MA memutuskan kontrak pengelolaan air dengan pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Penghentian swastanisasi air di Jakarta untuk mematuhi putusan MA, menurut Badan Pengawas PAM Jaya, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Para aktivis akan mendesak pengadilan untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Pemprov DKI harus segera melaksanakan putusan MA soal swastanisasi air.

Dua pengelola air di Jakarta, PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang swastanisasi air.