Indeks Pukat Ugm

Dewas KPK Dianggap Gagal Mendalami Kesalahan Johanis Tanak
Hukum
Jumat, 22 Sept 2023

Dewas KPK Dianggap Gagal Mendalami Kesalahan Johanis Tanak

Pukat UGM menilai Dewas KPK tidak mengakui adanya fakta bahwa terjalin komunikasi antara Johanis Tanak dengan Mohammad Idris Froyoto Sihite.
Pembubaran KPK Tanpa Solusi Dinilai Hanya Untungkan Koruptor
Politik
Rabu, 23 Agt 2023

Pembubaran KPK Tanpa Solusi Dinilai Hanya Untungkan Koruptor

Negara tidak bisa serta-merta membubarkan KPK. Jika pembubaran tidak disertai solusi baru maka koruptor akan kegirangan.
Soal Endar Priantoro, KPK Diminta Jaga Independensi Penyidiknya
Hukum
Rabu, 5 Apr 2023

Soal Endar Priantoro, KPK Diminta Jaga Independensi Penyidiknya

Setiap penyelidik dan penyidik dalam melakukan pekerjaannya tidak bisa diganggu oleh siapa pun, bahkan oleh pimpinan KPK.
23 Koruptor Bebas Bersyarat, Pukat UGM: Perketat Pemberian Remisi
Hukum
Rabu, 7 Sept 2022

23 Koruptor Bebas Bersyarat, Pukat UGM: Perketat Pemberian Remisi

Zaenur melihat saat ini korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Proses Hukum Jaksa Pinangki Sampai Bebas Dinilai Banyak Kejanggalan
Hukum
Rabu, 7 Sept 2022

Proses Hukum Jaksa Pinangki Sampai Bebas Dinilai Banyak Kejanggalan

Pinangki yang merupakan aparat penegak hukum telah berkomplot dengan koruptor, tapi ternyata mendapatkan hukuman yang ringan.
Pukat Harap Kortas Polri Tangani Korupsi di APH & Perkara Strategis
Hukum
Rabu, 15 Des 2021

Pukat Harap Kortas Polri Tangani Korupsi di APH & Perkara Strategis

Zaenur berharap Kortas menangani kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar dan korupsi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Arteria Minta Penegak Hukum Bebas OTT, Pukat: Itu Diskriminasi
Hukum
Jumat, 19 Nov 2021

Arteria Minta Penegak Hukum Bebas OTT, Pukat: Itu Diskriminasi

Menurut Zaenur, aparat penegak hukum bukan simbol negara.
Aturan Remisi Koruptor Dicabut, Pukat: Tipikor & Pidana Umum Beda
Hukum
Selasa, 2 Nov 2021

Aturan Remisi Koruptor Dicabut, Pukat: Tipikor & Pidana Umum Beda

Menurut Zaenur tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum. Dan perihal cara penegakan hukuman yang berbeda, tentu bukan bentuk diskriminatif.
Pukat UGM: Jokowi Punya Waktu Sikapi Pemecatan 56 Pegawai KPK
Hukum
Jumat, 24 Sept 2021

Pukat UGM: Jokowi Punya Waktu Sikapi Pemecatan 56 Pegawai KPK

Jokowi diminta menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.
Pukat UGM: Eks Mensos Juliari Bisa Dihukum Seumur Hidup
Hukum
Kamis, 29 Juli 2021

Pukat UGM: Eks Mensos Juliari Bisa Dihukum Seumur Hidup

Pukat UGM menilai eks Mensos Juliari Batubara layak dihukum berat karena melakukan korupsi di tengah pandemi COVID-19.
DPR Kritik KPK Ajukan Uji Materi, Pukat: Ingat Pasal 51 UU Mahkamah
Hukum
Jumat, 22 Nov 2019

DPR Kritik KPK Ajukan Uji Materi, Pukat: Ingat Pasal 51 UU Mahkamah

Zaenur Rohman mengkritik ucapan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani terhadap upaya judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tiga pimpinan KPK.
Tanpa Perppu Jokowi, Mustahil KPK Independen dan Dipercaya Publik
Hukum
Sabtu, 16 Nov 2019

Tanpa Perppu Jokowi, Mustahil KPK Independen dan Dipercaya Publik

Jokowi masih punya waktu untuk menerbitkan Perppu sebelum UU KPK 19/2019 berlaku penuh pada 21 Desember 2019.
Polri Lewati Tenggat 3 Bulan, Tim Teknis Novel Tak Usah Imbuh Waktu
Hukum
Jumat, 1 Nov 2019

Polri Lewati Tenggat 3 Bulan, Tim Teknis Novel Tak Usah Imbuh Waktu

Polri tak perlu perpanjang tim teknis Novel Baswedan, namun tetap harus mengusut kasus hingga tuntas.
Pukat UGM: KPK Perlu Ajukan PK dalam Perkara Syafruddin
Hukum
Minggu, 29 Sept 2019

Pukat UGM: KPK Perlu Ajukan PK dalam Perkara Syafruddin

Pengajuan peninjauan kembali perkara Syafruddin perlu dilakukan karena putusan etik hakim adhoc Mahkamah Agung Syamsul Rakan Chaniago menyatakan ada pertemuan antara kuasa hukum Syafruddin dengan Syamsul.
Jokowi Jangan Cuma Janji Kosong. Terbitkan Segera Perppu KPK
Hukum
Jumat, 27 Sept 2019

Jokowi Jangan Cuma Janji Kosong. Terbitkan Segera Perppu KPK

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang Jokowi masih memberikan janji kosong sampai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK resmi diterbitkan.
Gerakan Tolak Revisi UU KPK Pukat UGM Terima Teror via Telepon
Hukum
Selasa, 17 Sept 2019

Gerakan Tolak Revisi UU KPK Pukat UGM Terima Teror via Telepon

Penggerak penolakan revisi UU KPK di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendapatkan teror berupa panggilan nomor asing berkode luar negeri.
Mahfud MD Setuju Revisi UU KPK, tapi Dibahas DPR Periode 2019-2024
Hukum
Selasa, 10 Sept 2019

Mahfud MD Setuju Revisi UU KPK, tapi Dibahas DPR Periode 2019-2024

Mahfud menilai anggota DPR RI periode 2014-2019 tak punya cukup waktu untuk membahas revisi UU KPK secara cermat.
Revisi UU KPK Digagas DPR, Jokowi Perlu Tolak Demi Berantas Korupsi
Hukum
Kamis, 5 Sept 2019

Revisi UU KPK Digagas DPR, Jokowi Perlu Tolak Demi Berantas Korupsi

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI dinilai bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi didesak untuk menolak usulan tersebut.
Presiden Diminta Bersikap Sebab Pansel KPK Dianggap Bermasalah
Hukum
Rabu, 28 Agt 2019

Presiden Diminta Bersikap Sebab Pansel KPK Dianggap Bermasalah

JAK punya sejumlah alasan mengapa presiden harus bertindak. Salah satunya karena pansel abai akan rekam jejak capim KPK.
Capim KPK, Pukat UGM Sayangkan Pansel Tak Akomodir Isu Novel
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Capim KPK, Pukat UGM Sayangkan Pansel Tak Akomodir Isu Novel

Pukat UGM menyebut pernyataan Pansel Capim KPK tak benar saat menolak memasukkan isu perlindungan pekerja bidang antikorupsi.