tirto.id - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman angkat bicara terkait usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Zaenur mulanya mengatakan bahwa dari sekian banyak serangan terhadap KPK, yang membawa pengaruh paling besar terhadap kinerja KPK saat ini adalah revisi UU KPK dan masalah etik para pimpinannya.
"Kombinasi revisi UU KPK dan banyaknya pelanggaran etik oleh pimpinan KPK itu menyebabkan KPK makin kehilangan integritas, independensi dan tidak punya kerja yang baik dalam pemberantasan korupsi," kata Zaenur dalam keterangannya, Rabu 23 Agustus 2023.
Atas kondisi KPK tersebut, Zaenur melihat bahwa memang posisi KPK itu harus diperjelas, dengan alternatif dua pilihan yaitu mengembalikan independensi KPK atau membubarkan KPK.
"Pertama pilihan yang paling tepat adalah mengembalikan independensi KPK dengan melakukan revisi (UU) KPK lagi. Kedua, kalau memang negara sudah tidak mau memberikan independensi kepada KPK ya silakan kalau mau dibubarkan," tuturnya.
Namun demikian, jika memilih membubarkan KPK, kata Zaenur, negara harus menghadirkan solusi baru pemberantasan korupsi tanpa KPK.
"Tetapi kalau sekadar membubarkan KPK tentu itu sama saja memberi kabar gembira bagi para koruptor karena tidak ada yang ditakuti. Kecuali negara menawarkan jalan baru pemberantasan korupsi tanpa KPK," ucap Zaenur.
"Karena problem kita di era reformasi yang coba diselesaikan oleh KPK itu ingin membersihkan penegak hukum," tandasnya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri bercerita sempat meminta Presiden Joko Widodo membubarkan KPK. Menurutnya, lembaga anti rasuah tersebut sudah tak lagi efektif dalam bekerja memberantas korupsi.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin aja KPK itu pak. Menurut saya enggak efektif. Ibu kalau ngomong ces pleng, loh aku sing gawekke," kata Megawati saat menjadi pembicara di Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di The Tribrata Darmawangsa, pada Senin (21/8/2023).
Dia kemudian mengisahkan pendirian KPK di masa awal menjabat sebagai presiden. Megawati menyebut KPK didirikan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
"Waktu saya kritisi kredit macet itu 300 ribuan. Saya disuruh menangani, setelah itu KPK sudah yang saya bikin sendiri," pungkasnya.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
