Indeks Psi

"Kalau kita menjudge Kiai Ma'ruf nanti kita intoleran juga. Lebih baik kita sama-sama mulai lembaran baru," kata Grace.

Dari 1999-2014 ada puluhan parpol baru; banyak dari mereka yang tersungkur dan tidak layak dikenang.

"Kami sempat berbicara juga tentang pendamping ideal beliau 5 tahun ke depan. Belum ada nama yang definitif, tapi sudah mengerucut ke beberapa nama saja," ujar Grace.

"Kami menikmati nasi soto daging, omelet kerang dan jamur, rempeyek kacang dan jus buah seraya mengobrol santai di teras Istana Bogor," kata Jokowi.

Ketiga pasal yang digugat mengatur tentang citra diri dan kampanye bagi parpol.

Sekjen PSI mengatakan, dampak negatif dari fitnah tersebut sudah dirasakan PSI.

PSI mengkritik Soeharto dan Orde Baru sedangkan Partai Berkarya menganggungkan Soeharto dan Orde Baru.

Bawaslu RI mempertimbangkan rencana untuk melaporkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ke DKPP.

Wahyu Setiawan menganggap tudingan bahwa dirinya berperan penting dalam perkara iklan PSI sebagai sesuatu yang berlebihan.

Penyidikan tidak dilanjutkan lantaran ada perbedaan keterangan yang disampaikan anggota KPU saat di Bawaslu dan di Bareskrim.

Iklan PSI dipermasalahkan karena dianggap kampanye di luar jadwal oleh Badan Pengawas Pemilu.

Antoni mengatakan, iklan yang dipasang PSI di beberapa koran nasional dan daerah adalah bentuk pendidikan politik bagi masyarakat.

Antoni mengklaim iklan tersebut sudah mematuhi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 karena tidak mencantumkan visi dan misi PSI.

Materi kampanye yang dipersoalkan berupa pemberitahuan polling yang dilakukan PSI mengenai sosok calon wakil presiden.

Bawaslu DKI Jakarta memanggil pengurus DPP PSI, untuk dimintai informasi terkait dugaan tayangan iklan yang melanggar aturan kampanye.

Gagasan dan praktik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mirip dengan Aam Aadmi Party (AAP) di India dan En Marche! di Perancis. Adakah pelajaran yang bisa dipetik PSI dari kedua partai itu?

Bivitri Susanti berharap sistem seleksi caleg di PSI bisa memilih kandidat berdasar integritasnya dan bukan karena sekedar elektabilitas.

"Sangat tidak bijak untuk mengkategorikan 'partai Allah' dan 'partai Setan.' Siapa yang tentukan, dan apa pembuktiannya?"

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Jokowi mengatakan semua partai-partai baru dalam Pemilu 2019 akan membuat rakyat banyak pilihan.