Indeks Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

WALHI DKI Jakarta menilai Pemprov seharusnya menghentikan semua kegiatan reklamasi dan segera melakukan rehabilitasi.

Apakah memungkinkan perumahan elite berdampingan dengan perkampungan nelayan? Kenapa tidak, kata Jakpro, apa ada yang aneh?

Nelson mengatakan, Anies harus mencabut Pergub Nomor 120 Tahun 2018 yang menaungi keputusan untuk mengelola tiga pulau reklamasi.

Anies mencabut izin pembangunan reklamasi untuk 13 pulau.

"Net hasilnya digabungkan dua perda itu," kata Darjamuni.

Menurut Tigor, reklamasi teluk Jakarta murni hanya menguntungkan pihak swasta.

Polda Metro Jaya memeriksa Sofyan Djalil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana tidak melaksanakan kewajiban reklamasi Pulau Teluk Jakarta, hari ini.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi pengembang reklamasi Teluk Jakarta khususnya pulau C dan D.

"Sekarang sudah dilakukan. Saat ini tahapnya 25 km membangun tanggul pesisir," katanya.

Ketiga karyawan BPRD DKI itu diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi terhadap penetapan NJOP pulau reklamasi.

Ombudsman akan meninjau mulai dari perizinan sampai pelaksanaan reklamasi di seluruh Indonesia.

Sudirman Said merespons pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya mengklarifikasi Pergub DKI Jakarta Nomor 146 bukanlah izin pembangunan reklamasi, melainkan petunjuk teknis.

Anies menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sama sekali menciptakan kesepakatan mengenai reklamasi.

"Yang jelas Pak Jokowi habis lantik kita kemarin sedang persiapkan ketemu karena banyak isu yang kita ingin bicarakan," katanya.

Keputusan mencabut sanksi administratif atau moratorium Pulau G akan ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Masalah listrik di Pulau G, menurut Luhut sudah bisa teratasi dengan rekayasa teknologi, sehingga reklamasi Pulau G bisa dilanjutkan.

Reklamasi Pulau C, D, dan G di Pantai Utara Jakarta dipastikan terus berlanjut menyusul sejumlah persyaratan yang telah dipenuhi pengembang.

Angka NJOP itu masih jauh dari apa yang pernah diasumsikan Ahok saat menjabat Gubernur yakni Rp10-20 juta per meter persegi.

Pemprov DKI Jakarta dilaporkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait dugaan maladministrasi dalam pemberian sertifikat HPL & HGB Pulau C dan D Reklamasi Teluk Jakarta.

PT Muara Wisesa Samudra (MWS) selaku pengembang pulau G telah merampungkan AMDAL Perubahan sejak minggu lalu.