Indeks Presiden Joko Widodo

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan dinilai membebani rakyat kecil.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) membutuhkan teknologi dan peralatan canggih untuk menjaga keamanan laut, khususnya penyelundupan dan pencurian ikan. Pasalnya, area tugas Bakamla sangat luas dari perairan Sabang sampai Merauke.

Sidang perdana gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz terhadap Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditunda.

Ratusan pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan dan sekitar kawasan Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden Joko Widodo harus tegas menyikapi beberapa menteri di kabinet kerja yang berseteru di ruang publik. Pasalnya, kegaduhan para pembantu presiden ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin menaikkan status Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat dengan menteri. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, memberikan ucapan selamat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang baru saja dikaruniai seorang cucu laki-laki.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah menuntut agar pihak tergugat meminta maaf ke rakyat Riau atas bencana asap yang terjadi selama belasan tahun tersebut.

Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni meminta agar Presiden Joko Widodo belajar dari kasus Laut Timor terkait rencana pembangunan fasilitas kilang gas abadi di Blok Masela. Pasalnya, kilang yang dibangun di laut lepas tersebut justru merugikan pemerintah Timor Leste.

Presiden Joko Widodo telah resmi menyandang status sebagai kakek setelah cucu pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki lahir di Solo, Jawa Tengah, pukul 09.30 WIB.

Sikap pemerintah Indonesia yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Israel yang melakukan invasi terhadap Palestina.