tirto.id - Badan Keamanan Laut (Bakamla) membutuhkan teknologi dan peralatan canggih untuk menjaga keamanan laut, khususnya penyelundupan dan pencurian ikan. Pasalnya, area tugas Bakamla sangat luas dari perairan Sabang sampai Merauke.
“Laut kita luas sekali lebih tiga juta kilometer persegi tapi armada patroli kita terbatas, maka untuk mengawasinya diperlukan teknologi dan peralatan yang canggih untuk memantau wilayah perairan dari Sabang hingga Merauke,” kata Kepala Bakamla, Arie Soedewo, di Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Menurut Arie, teknologi radar dan surveilance selama 24 jam yang terkoneksi dengan pemangku kepentingan lain menjadi salah satu solusinya, sehingga lalu lintas dan pergerakan kapal yang tidak wajar bisa segera dideteksi dan tindakan hukum dapat dilakukan oleh Bakamla bersama Tentara Nasional Indonesia Angkata Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Bea Cukai.
Arie menjelaskan, selama ini potensi pendapatan yang hilang dari laut bernilai ratusan triliun, baik pencurian ikan dan penyelundupan, sementara investasi Indonesia dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi untuk pengawasan di laut sangat minim.
Kondisi ini, lanjut dia, sudah dikondisikan sengaja bertahun-tahun agar kemudian dinikmati oleh para mafia di laut termasuk oknum-oknum aparat yang membekinginya.
“Selama ini anggaran pengawasan laut dibiarkan minim tapi ratusan triliun potensi penerimaan negara menguap,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Arie, pihaknya membutuhkan dukungan dan komitmen yang sama dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengawasan laut Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik Arie Soedewo sebagai Kepala Bakamla pada Rabu (16/3/2016). Presiden meminta Arie Soedewo untuk memerangi penyeludupan dan membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyelundupan tersebut. (ANT)
