tirto.id -
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya turun langsung mencari solusi untuk mengatasi masalah krisis setrum yang terjadi di Lampung.
“Bila perlu Presiden RI Joko Widodo juga turun langsung membantu,” kata David, di Bandarlampung, Minggu (20/3/2016).
Menurut David, kendala energi, khususnya listrik seperti yang diungkapkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Lampung segera diatasi. Pasalnya, persoalan ini menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu sekitar 7.000.000 jiwa penduduk Lampung. Karena itu, lanjut David, semua pihak sebaiknya turun tangan.
David mencontohkan soal pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Trans-sumatera. Menurut David, lahan untuk jaringan listrik juga untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau kepantingan umum. Karena itu, ia meminta semua pihak dapat mendukung dan manajemen PLN Lampung juga terus terbuka kepada masyarakat atas progres pembebasan lahan serta kinerja pelayanan lainnya.
Sebelumnya, General Manager PT PLN Distribusi Lampung M. Irwansyah Putra menjelaskan pemadaman aliran listrik bergilir di Lampung masih terus berlanjut hingga Juli 2017 lantaran masih terjadi defisit daya 200 megawatt. Hal ini dikarenakan sejumlah pembangkit listrik PLN Distribusi Lampung masih mengalami kerusakan dan kendala.
Menurut dia, saat ini ada delapan pusat pembangkit listrik tersebar di Provinsi Lampung, namun PLTU Sebalang yang belum bekerja maksimal atau tidak aktif sehingga sering terjadi pemadaman listrik.
Ia menyebutkan delapan pembangkit listrik di Provinsi Lampung, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan dengan kapasitas daya listrik 2 x 100 megawatt, PLTU Sebalang 2 x 100 megawatt, PLTP Ulubelu 1 dan 2 kapasitas 2 x 55 megawatt, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai 2 x 45 megawatt, PLTA Batutegi 2 x 45 megawatt, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarahan 3 dan 4 masing-masing berkapasitas 2 x 100 megawatt.
“Secara total pembangkit di Lampung mampu menghasilkan sekitar 890 megawatt daya listrik dengan catatan seluruh pembangkit itu bekerja dengan normal,” unarnya.
Irwansyah mengungkapkan sejumlah gangguan kerap terjadi pada pembangkit tersebut. “PLTU Sebalang mengalami kerusakan sehingga terjadi defisit 200 megawatt, ditambah dengan Unit 4 di Tarahan yang juga bermasalah dan akhir-akhir ini mengalami kerusakan,” kata dia.
Deputi Manager Pengendalian Operasi Distribusi PT PLN Distribusi Lampung A. Agus Alhasewi menambahkan, kondisi terkini listrik Lampung terdapat beberapa penyebab pemadaman aliran listrik, yakni defisit daya listrik, adanya pemeliharaan pembangkit, dan gangguan pada pembangkit serta jaringan interkoneksi listrik ke Lampung itu sehingga perlu dilakukan pemadaman bergilir.
“Dalam upaya menanggulangi persoalan ini, kami berupaya menambah daya listrik di berbagai daerah dengan total tambahan daya listrik sebesar 215 megawatt,” ujarnya.
Ia memerinci tambahan daya listrik itu diperoleh dari sejumlah pembangkit tenaga listrik, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) New Tarahan yang beroperasi Januari 2016 sebesar 30 megawatt, PLTMG Sutami 30 megawatt, Mobile Power Plant PLTMG 100 megawatt di lokasi PLTU Tarahan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3 sebesar 55 megawatt, dan PLTP Ulubelu unit 4 sebesar 55 megawatt baru beroperasi pada tahun 2017.
"Apabila sesuai dengan perencanaan, Lampung akan mendapatkan tambahan daya sebanyak 215 megawatt pada tahun ini," ujarnya lagi.
Menanggapi persoalan kelistrikan di Lampung seperti belum teratasi itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui akun twitternya menegaskan tekad Pemprov Lampung untuk mencapai Lampung Mandiri Listrik 2019 melalui upaya bertahap dan melibatkan berbagai pihak, terutama bekerja sama dengan PT PLN.(ANT)
