Indeks Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan inflasi telah menjadi hal yang menakutkan di dunia. 

Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras di beberapa negara lebih mahal dibandingkan Indonesia, rata-rata Rp10.000.

Nihilnya pembahasan krisis iklim dan kerusakan lingkungan menunjukkan pemerintah menutup mata dari dampak eksploitasi sumber daya alam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu para pemain tim nasional sepakbola U-16 sebelum mengikuti upacara bendera HUT RI ke-77 di Istana Merdeka.

Jokowi menyatakan penghormatan tertinggi bagi 10.257 pahlawan yang telah mengabdi dan mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah air.

Jokowi menyebut kenaikan anggaran ini untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Angka ini meningkat dari APBN 2022 untuk anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp431,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia berada 7,5 persen hingga 8,5 persen di 2023.

Angka ini menurun dari APBN 2022 yang sebesar Rp255,4 triliun.

Jokowi akan melanjutkan program pelatihan dan bantuan yang menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabilitas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pembangunan di sektor hilir di industri tambang untuk dongkrak penerimaan negara.

Jokowi mencatat 432 juta dosis vaksin COVID-19 yang telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia.

Pemerintah akan menyelesaikan 38 bendungan yang ada di Indonesia pada akhir 2022.

Presiden Joko Widodo optimistis dengan adanya pelabuhan tersebut bisa meningkatkan daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan Kalimantan Barat.

Langkah penundaan selama 5 bulan diambil setelah mendengar aspirasi kelompok pelaku bisnis pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya.

Presiden Joko Widodo beralasan perubahan iklim memengaruhi bencana alam dan ketahanan pangan di dunia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas dan mengitung soal rencana menaikan gaji para pensiunan TNI.

Stranas ini bertujuan penegakan penghapusan kekerasan anak hingga pemberdayaan ekonomi untuk mencegah kekerasan dan penelantaran anak.

Salah satunya, dengan meminta Menkes alokasikan anggaran program Jampersal, mendata dan penetapan sasaran program Jampersal ke daerah.

Peraturan Pelaksana Undang-undang Ekonomi Kreatif mengatur beberapa hal.  Salah satunya skema pembiayaan kekayaan intelektual lewat bank maupun non-bank.