Indeks Polri

Fahri menilai pernyataan JK yang cenderung beda sikap dengan Presiden Jokowi mencerminkan tidak beresnya sistem di lembaga eksekutif.

Kasus-kasus penarikan kendaraan bermotor secara sepihak merugikan konsumen.

Celah hukum dipakai perusahaan pembiayaan untuk memakai jasa debt collector demi mengatrol neraca keuangan tetap beres.

Komisi III DPR RI optimistis pemerintah mendukung pembentukan Densus Tipikor meski membutuhkan dana dalam jumlah besar.

JK menilai tidak perlu lagi membentuk Densus Tipikor, melainkan cukup memaksimalkan kerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Jaksa Agung HM. Parsetyo menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk menempatkan tim jaksa khusus dalam satu gedung dengan Densus Tipikor Polri.

Alasan Kejagung menolak jaksa terlibat di Densus Tipikor karena tidak ada undang-undang atau hukum resmi yang mengatur keterlibatan instansi tersebut ke lembaga bentukan Polri tersebut.

Komisi III DPR akan menggelar rapat koordinasi penanganan tindak pidana korupsi, yang dinilai belum berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Ribuan personel gabungan Polri-TNI akan mengamankan pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin besok.

Petugas gabungan Polri-TNI itu nantinya akan mengamankan agenda pelantikan Anies – Sandiaga mulai dari Istana Kepresidenan hingga Balaikota DKI Jakarta.

Namanya hingga hari ini melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi. Pada saat menjabat sebagai Kapolri (9 Mei 1968- 2 Oktober 1971), ia tidak mempan sogokan duit sebesar apapun. Ia juga tak segan melawan kehendak kekuasaan yang ingin mengintervensi kasus yang ditangani kepolisian.

KPK yakin tidak ada risiko "overlap" dengan Densus Tipikor nantinya dalam menangani perkara korupsi.

Rikwanto meminta gubernur baru menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan pihak TNI dan Polri untuk menjaga keamanan.

Cuma ada tiga polisi jujur: polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hoegang.

Baik Polri maupun KPK menilai pembentukan Densus Tipikor tidak akan memicu tumpang tindih tugas maupun perebutan penanganan kasus korupsi di antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

KPK akan menyuplai informasi kasus-kasus korupsi, yang berada di luar kewenangannya, untuk Densus Tipikor Polri.

Menurut Setyo, dana itu sangat diperlukan untuk memberantas korupsi di daerah-daerah.

Anggaran sebesar Rp2,6 triliun yang diajukan Polri untuk Densus Tipikor dinilai wajar oleh Fahri Hamzah.

Kapolri Tito berharap Kejaksaan Agung mau mengirim perwakilannya untuk bekerja satu atap dengan Densus Tipikor.

Namun, Tito belum menetapkan kriteria 'kasus' yang harus ditangani KPK dan ‘wilayah-wilayah’ yang ditangani oleh Densus.