Menuju konten utama

Ketua Komisi II: Plt Gubernur Lebih Baik Diisi Eselon I Kemendagri

“Menurut saya lebih baik [jabatan Plt Gubenrnur] tetap diisi oleh pejabat eselon I,” kata Ketua Komisi II DPR.

Ketua Komisi II: Plt Gubernur Lebih Baik Diisi Eselon I Kemendagri
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali. ANTARA News/Try Reza Essra.

tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menilai, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lebih baik mengangkat pejabat eselon I Kemendagri sebagai Plt Gubernur di provinsi yang sedang menyelenggarakan Pilkada 2018.

“Menurut saya lebih baik tetap diisi oleh pejabat eselon I,” kata Amali, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, (25/1/2018).

Pernyataan Amali tersebut sebagai respons atas keputusan Mendagri, Tjahjo Kumolo yang mengangkat dua perwira tinggi (pati) Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Menurut Amali, penunjukan pati sebagai Plt Gubernur hanya bisa dilakukan apabila di provinsi tersebut terdapat tingkat kerawanan yang tinggi saat pilkada dilangsungkan. "Seperti di Sulawesi Barat, kan, ada Charlotte yang polisi," kata Amali.

Selain itu, menurut dia, Plt Gubernur hanya bisa ditunjuk apabila jabatan gubernur di provinsi-provinsi penyelenggara pilkada telah habis masa jabatannya. “Seperti di Jatim, kan, tidak perlu Plt gubernur," kata Amali.

Meskipun begitu, Amali mengatakan, penunjukan Plt Gubernur merupakan wewenang dari mendagri. Sehingga, kalau mendagri menunjuk kedua pati tersebut sebagai Plt Gubernur, tidak masalah.

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dikatakan bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.

Namun, mengenai dua UU tersebut, Amali mempunyai definisinya sendiri terkait terlibat dalam politik. Menurut dia, pati TNI/Polri yang menempati jabatan Plt Gubernur saat pilkada bukan berpolitik, meskipu itu adalah jabatan politik.

"Dia tidak berpolitik. Tapi mereka menjalankan pemerintahan. Karena di situ ada jabatan kosong, makanya diisi plt dari perwira tinggi TNI/Polri," kata Amali.

Politikus Golkar ini pun berharap tidak ada konflik kepentingan dengan pengangkatan dua pati Polri tersebut sebagai Plt Gubernur, terutama di Jabar karena terdapat Irjen (Pol) Anton Charliyan yang mencalonkan diri sebagai cawagub.

"Kami berharap tidak, maka kita harus awasi bersama-sama," kata Amali.

Baca juga artikel terkait PILKADA SERENTAK 2018 atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Abdul Aziz