tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pertaruhkan nama dan jabatannya guna menjamin netralitas perwira tinggi (Pati) Polri yang hendak ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di daerah penyelenggara Pilkada 2018.
Menurut Tjahjo, tak akan ada perilaku tidak netral dan "main mata" antara Pj Gubernur dari Pati Polri dengan kandidat di Pilkada 2018. Usul penunjukkan Pati Polri menjadi Pj Gubernur menurutnya murni lahir demi mengamankan jalannya Pilkada 2018.
"Saya pertaruhkan pertanggungjawaban saya pada Presiden. Tahun kemarin juga aman, Sulawesi Barat, Aceh, aman, Ini perlu figur yang gampang berkoordinasi," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Menteri dari PDI Perjuangan itu mengaku dirinya sendiri yang meminta usulan nama Pati Polri untuk dipertimbangkan sebagai Pj Gubernur. Permintaan itu disampaikan langsung Tjahjo ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto.
Tjahjo yakin, jika Pj Gubernur dari Pati Polri akan netral karena penunjukkan Pj Gubernur untuk beberapa daerah baru dilakukan pada pertengahan Juni, jelang berakhirnya proses Pilkada 2018.
"Jabar mau main apa? Wong selesainya Gubernur Jabar itu Juni 2018, Sumut juga Juni 2018, Pilkada (pencoblosan) Juni. Kecuali sekarang diganti, orang boleh curiga," katanya.
Wacana penugasan Pati Polri di daerah penyelenggara Pilkada 2018 pertama kali diungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, Kamis (25/1/2018). Kabar diberikan Martinus setelah rapat pimpinan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Informasi yang saya terima untuk Provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan. Untuk Provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Martuani Sormin yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri saat ini," ujar Martinus.
Wakapolri Komjen Syafruddin telah membantah institusinya mengusulkan pemilihan dua nama pati Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ia juga membantah telah mengeluarkan pernyataan itu dalam penutupan rapat pimpinan Polri pada Kamis kemarin.
"Itu wacana dari Martinus. Bukan dari saya," kata Syafruddin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/1/2018).
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
